Tingkatkan Keamanan Siber, Diskominfo Pessel Tindak Lanjuti Imbauan Komdigi.

PESISIR SELATAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen menindaklanjuti imbauan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia terkait pengendalian keamanan siber pada layanan Pusat Data Nasional (PDN-1) dan Government Cloud (GC).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi, S.H., M.Hum., mengatakan bahwa keamanan siber merupakan aspek penting dalam menjaga keandalan sistem pemerintahan digital dan keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Imbauan dari Kementerian Komunikasi dan Digital ini menjadi perhatian penting bagi kami. Keamanan sistem dan aplikasi pemerintahan harus terus dijaga melalui langkah-langkah pencegahan, pemeriksaan, serta pembaruan keamanan sesuai dengan perkembangan ancaman siber,” kata Wendi.

Komitmen tersebut sejalan dengan surat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital RI Nomor B-847/DT.01.10/10/2026 tanggal 22 Oktober 2026 tentang Imbauan Pengendalian Keamanan.

Dalam surat tersebut, Komdigi mengimbau seluruh instansi pengguna layanan PDN-1 dan Government Cloud untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman dan kerentanan keamanan siber yang dapat berdampak terhadap sistem maupun aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Salah satu kerentanan yang menjadi perhatian adalah celah keamanan pada PHP yang berpotensi memungkinkan serangan jarak jauh tanpa autentikasi melalui eksploitasi Remote Code Execution (RCE). Kerentanan tersebut tercatat dengan kode CVE-2026-109618 dan CVE-2026-109619.

Wendi menjelaskan, tindak lanjut terhadap imbauan tersebut perlu dilakukan melalui identifikasi sistem dan aplikasi, pemeriksaan versi perangkat lunak, serta koordinasi teknis dengan pihak terkait untuk memastikan langkah pengamanan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

“Langkah mitigasi perlu dilakukan secara terukur, terutama terhadap sistem dan aplikasi yang terhubung ke internet serta mendukung pelayanan publik. Kami akan mendorong agar aspek keamanan menjadi perhatian dalam pengelolaan infrastruktur dan layanan pemerintahan digital,” ungkapnya.

Dalam surat itu, Komdigi juga mencantumkan versi PHP yang telah diperbaiki, yakni PHP 8.5.12, PHP 8.4.27, PHP 8.3.36, dan PHP 8.2.35. Instansi pengguna diimbau memastikan sistem yang digunakan telah memperoleh pembaruan keamanan yang sesuai.

Menurut Wendi, upaya pengamanan sistem pemerintahan digital tidak hanya bertujuan melindungi infrastruktur teknologi, tetapi juga menjaga keamanan data serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

“Keamanan siber merupakan tanggung jawab yang harus diperhatikan secara berkelanjutan. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pengamanan yang tepat, kita berharap risiko gangguan terhadap layanan digital pemerintahan dapat diminimalkan,” tegasnya.

Melalui tindak lanjut terhadap imbauan Komdigi tersebut, Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan berupaya mendukung terwujudnya layanan pemerintahan digital yang aman, andal, dan berkelanjutan demi menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat.