Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, bersama tim terpadu penanganan bencana meninjau sejumlah daerah terdampak banjir dan tanah longsor di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan hingga kawasan perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi, Rabu (14/10/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi wilayah terdampak sekaligus melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, dan instansi terkait guna mempercepat penanganan bencana, membuka akses yang terdampak, serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Pesisir Selatan Oktarina Risnaldi, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Pimpinan Cabang Bank Nagari Tapan Melki Milton, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan dan Basa Ampek Balai Tapan, Kapolsek Basaba Tapan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), wali nagari, serta instansi terkait kebencanaan.
Dalam peninjauan itu, Risnaldi bersama tim terpadu memantau kondisi permukiman warga, fasilitas pendidikan, aliran sungai, serta sejumlah titik longsor.
Pemantauan dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi terkini sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan di lapangan.
Risnaldi mengatakan, kehadiran pemerintah daerah bersama tim terpadu bertujuan memastikan kondisi masyarakat dan dampak bencana dapat diketahui secara langsung.
Selain itu, peninjauan menjadi bagian dari koordinasi untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi dan kebutuhan di setiap wilayah.
“Kita turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat dan dampak bencana, sekaligus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Kita ingin memastikan penanganan berjalan dengan baik dan kebutuhan masyarakat yang terdampak bisa segera dipenuhi,” ujar Risnaldi.
Ia menjelaskan, akses jalan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan bencana.
Sebelumnya, akses menuju Nagari Sako tidak dapat dilalui selama beberapa hari sehingga petugas mengalami kendala untuk menjangkau sejumlah titik terdampak dan memastikan kondisi kerusakan secara menyeluruh.
Saat peninjauan berlangsung, akses menuju kawasan tersebut mulai terbuka untuk mobilisasi. Namun, kendaraan berukuran besar masih menghadapi keterbatasan untuk melintas.
Kondisi ini membuat penanganan di lapangan perlu dilakukan secara bertahap, terutama untuk mendukung mobilisasi peralatan dan pengiriman bantuan.
“Kita terus berkoordinasi agar akses yang terdampak bisa segera ditangani. Dengan terbukanya akses, mobilisasi alat, petugas, dan distribusi bantuan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih cepat,” katanya.
Untuk mendukung penanganan dampak bencana, tujuh unit alat dari balai provinsi dilaporkan telah bekerja di lokasi pada hari peninjauan.
Alat berat tersebut membantu pekerjaan di kawasan terdampak, terutama dalam mendukung pembukaan akses dan penanganan material longsor yang menghambat mobilitas.
Menurut Risnaldi, dukungan peralatan dan koordinasi antarinstansi diperlukan agar penanganan dapat berjalan sesuai kondisi lapangan.
Dengan akses yang semakin terbuka, diharapkan petugas dapat menjangkau wilayah terdampak dengan lebih mudah dan proses penanganan dapat dipercepat.
Selain akses jalan, pasokan listrik di sejumlah wilayah terdampak juga masih terputus. Berdasarkan informasi yang disampaikan saat peninjauan, pemulihan listrik diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua hari berikutnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait agar layanan listrik bagi masyarakat dapat kembali normal.
Dalam kesempatan itu, Risnaldi juga menyoroti pentingnya pendataan kerusakan rumah, pertanian, peternakan fasilitas umum, dan kebutuhan warga. .
Data yang akurat diperlukan untuk mengetahui tingkat dampak bencana sekaligus menjadi dasar penentuan langkah penanganan dan penyaluran bantuan.
Di Kampung Chaki Ayam, Nagari Sako, misalnya, berdasarkan pendataan sementara terdapat empat rumah warga yang hilang total tertimbun material bencana dan enam rumah lainnya mengalami kerusakan berat. Selain itu, satu bangunan taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan anak usia dini (PAUD) juga membutuhkan penanganan.
Warga yang rumahnya terdampak dilaporkan telah mengungsi ke rumah keluarga masing-masing.
Meski demikian, pendataan di sejumlah titik masih perlu dilanjutkan seiring terbukanya akses menuju kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama menangani dampak bencana ini, memastikan masyarakat mendapatkan bantuan, dan mempercepat upaya pemulihan di wilayah yang terdampak,” tutur Risnaldi.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan instansi terkait terus menyalurkan bantuan makanan melalui dapur umum serta tim terpadu di lapangan.
Dalam penanganan darurat di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Basa Ampek Balai Tapan , pemerintah juga menyiapkan penyaluran bantuan beras bagi 1.372 kepala keluarga (KK) terdampak.
Risnaldi meminta agar bantuan yang sudah tersedia tidak hanya menumpuk di posko, tetapi segera disalurkan kepada masyarakat sesuai pendataan dan kebutuhan di lapangan.
Ia juga mengingatkan seluruh unsur yang terlibat agar terus berkoordinasi, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, hingga instansi kebencanaan. Dengan demikian, distribusi bantuan dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau warga yang membutuhkan, termasuk mereka yang berada di wilayah dengan akses terbatas.
Penanganan bencana tersebut juga membutuhkan koordinasi berkelanjutan dalam pembukaan akses, pemulihan layanan dasar, pendataan kerusakan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah bersama unsur terkait terus memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk menentukan langkah lanjutan sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan warga.
Melalui peninjauan hingga kawasan perbatasan Sumbar-Jambi, Risnaldi berharap koordinasi seluruh pihak dapat mempercepat penanganan dampak banjir dan tanah longsor di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sehingga akses masyarakat berangsur pulih, bantuan tersalurkan, dan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
