Wabup Risnaldi Ikuti Pembahasan Optimalisasi Aset Daerah dan BUMD Bersama Komisi II DPR RI

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat yang membahas optimalisasi pengelolaan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Selasa (6/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim bersama sejumlah kepala daerah se-Sumatera Barat. Pertemuan membahas sejumlah persoalan strategis terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), aset BUMD, serta upaya meningkatkan produktivitas aset sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy mengatakan, pengelolaan BUMD perlu diarahkan tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga meningkatkan nilai perusahaan, menghasilkan dividen, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pengelolaan BUMD harus berfokus pada peningkatan nilai perusahaan, dividen, dan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Vasko.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan bahwa Sumatera Barat memiliki berbagai potensi yang masih dapat dikembangkan untuk memperkuat pendapatan daerah.

Menurutnya, optimalisasi dapat dilakukan melalui tata kelola aset yang lebih efektif, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya daerah.

“Sumatera Barat masih memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui tata kelola aset yang lebih efektif, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya daerah untuk meningkatkan PAD,” kata Agun.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah daerah didorong memastikan aset yang dimiliki tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga dapat dikelola secara produktif sehingga memberikan nilai tambah dan mendukung pelayanan serta pembangunan daerah.

Selain persoalan aset dan BUMD, Komisi II DPR RI turut menyoroti pentingnya pembangunan sistem satu data nasional yang akurat dan terintegrasi. Keseragaman serta validitas data antarlembaga dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, forum tersebut menjadi kesempatan untuk mengikuti pembahasan dan mendapatkan masukan terkait pengelolaan aset daerah dan BUMD, terutama dalam upaya meningkatkan pemanfaatan aset untuk mendukung pembangunan dan peningkatan PAD.

Masukan dan berbagai persoalan yang disampaikan pemerintah daerah dalam kunjungan kerja tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong penguatan kebijakan terkait pengelolaan aset daerah, BUMD, dan peningkatan PAD.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi II DPR RI, kepala daerah se-Sumatera Barat, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat, Forkopimda Sumatera Barat, jajaran direksi dan komisaris BUMD, Bank Pembangunan Daerah, kepala Bappeda, serta kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah se-Sumatera Barat.