Walinagari Ditantang Sebagai Motor Penggerak Pembangunan Di Daerah

Pesisir Selatan, 4 Desember 2018--Walinagari sebagai kepala pemerintahan terendah diharapkan mampu menjadi motor pengerak percepatan pembangunan, termasuk juga di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).  

Kerena motor penggerak pembangunan, maka dalam melaksanakan pembangunan walinagari jangan hanya terpaku pada dana desa (DD) atau melalui Alokasi Dana Desa (ADD) semata.

Harapan itu disampaikan sekretaris daerah kabupaten (Setdakab) Pessel, Erizon kepada pesisirselatan.go.id Selasa (4/12), terkait upaya daerah itu dalam mendorong percepatan pembangunan secara merata pada semua nagari yang ada.   

Dia mengatakan bahwa sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu, hendaknya cuma dijadikan sebagai pancingan.

Dikatakan demikian, sebab cukup banyak sumber pendapatan yang bisa dikelolah di tingkat nagari.

" Percepatan pembangunan di tingkat nagari, bukan saja bisa dilakukan melalui sumber dana yang dialokasikan melalui DD dan ADD. Tapi juga bisa berasal dari sumber-sumber lain sesuai potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh nagari. Bila itu terwujut, maka percepatan pembangunan secara merata akan tercapai di daerah ini nantinya," ungkap Erizon.

Dijelaskanya bahwa pemekaran nagari yang dilakukan oleh daerah itu sejak awal tahun 2011 lalu, bertujuan agar pemeretaan pembangunan berjalan cepat.

Tujuanya ketika itu,  bagai mana  Pessel cepat bangkit dari daerah tertinggal, dan itu ternyata bisa terwujud.

" Agar bisa terus berkembang menjadi daerah yang maju, sehingga kepada semua pemerintahan nagari ditantang untuk juga bisa berkreatifitas. Salah satunya dengan cara mencari sumber-sumber yang bisa memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan," ungkapnya.   

Selain itu dia juga menegaskan kepada para wali nagari dan jajaranya, agar menegakkan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Sebab kedisiplinan merupakan awal sebuah kesuksesan sebagai mana diharapkan.

" Itu harus dipahami, karena  keberadaan pemerintahan nagari adalah ujung tombak pemerintah. Dari itu pemerintahan nagari ditantang  mampu menjadi motor penggerak percepatan pembangunan, tentunya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Ditambahkan lagi bahwa ada tujuh hal yang musti dipahami oleh seorang wali nagari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tingkat pemerintahan terendah.

Tujuh hal itu diantaranya mengetahui dan memahami potensi wilayah dengan baik supaya bisa dengan cepat menuntaskan persoalan yang terjadi. Mempunyai pemahaman terhadap agenda pembangunan nasional dan daerah, serta juga mampu mensosialisasikan berbagai peraturan dan program dari tingkat pusat hingga daerah agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru di tingkat masyarakat.

" Selain itu, wali nagari juga harus  mampu menjadi motivator dalam menghapus berbagai penyakit masyarakat (Pekat). Termasuk juga mengurangi angka putus sekolah, mendorong peningkatan derajat kesehatan, serta menghapus angka pengangguran melalui dorongan agar masyarakatnya mau bekerja atau pun menciptakan lapangan kerja melalui penggarapan lahan-lahan tidur," tutupnya. (05)