Digitalisasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Terus Diperkuat

PESISIR SELATAN - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui pelaksanaan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Ruang Rapat Bupati Pesisir Selatan, Jumat (10/7).

Rapat dipimpin Wakil Bupati Pesisir Selatan Dr. H. Risnaldi Ibrahim dan dihadiri perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Bank Nagari, para staf ahli, asisten serta kepala OPD.

Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, Suhandri, dalam paparannya menyampaikan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan daerah terus mengalami kemajuan.

Realisasi transaksi belanja OPD secara digital telah mencapai 93,8 persen, sementara pembayaran gaji ASN telah sepenuhnya dilakukan secara digital. Selain itu, sistem pembayaran berbasis QRIS juga terus diperluas.

Meski demikian, Suhandri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah yang masih mengalami blank spot. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya digitalisasi transaksi pendapatan maupun belanja daerah.

Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Ardian, mengungkapkan bahwa transaksi QRIS di Pesisir Selatan menunjukkan tren positif dengan volume sekitar 300 hingga 350 ribu transaksi setiap bulan, atau senilai Rp25 hingga Rp30 miliar.

Menurutnya, digitalisasi terbukti mampu meningkatkan penerimaan daerah, yang terlihat dari realisasi pajak daerah yang naik signifikan dari sekitar Rp2 miliar pada 2023 menjadi Rp58 miliar.

Ia juga menjelaskan, Kabupaten Pesisir Selatan saat ini berada pada peringkat ke-13 dalam TP2DD Championship dan menempati peringkat ke-8 Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahun 2025. Peningkatan capaian tersebut berpeluang memperoleh insentif berupa Dana Bagi Hasil (DBH). "Transaksi tunai memiliki risiko lebih besar dan biaya pengelolaan yang lebih tinggi dibandingkan transaksi digital," ujarnya.

Sementara itu, Hendri dari Divisi Dana dan Jasa Bank Nagari Sumbar menilai perluasan digitalisasi harus diiringi pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Ia mengingatkan masih adanya kawasan yang belum terjangkau jaringan internet sehingga menjadi kendala dalam implementasi layanan digital.

Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap arus transaksi digital masyarakat, apakah transaksi lebih banyak berputar di daerah atau justru mengalir ke luar daerah melalui belanja daring maupun aktivitas lain.

Menurutnya, pendaftaran QRIS kini dapat dilakukan secara daring sehingga diharapkan jumlah merchant terus bertambah. Bank Indonesia dan Bank Nagari, katanya, siap mendukung sosialisasi dan edukasi digitalisasi kepada masyarakat.

Dalam pemaparan Bank Nagari, Irwan menjelaskan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi daerah telah sepenuhnya didigitalisasi. Berbagai perangkat pembayaran juga telah mampu melayani transaksi tunai maupun non tunai sehingga seluruh transaksi dapat tercatat dengan baik.

Namun, digitalisasi pengeluaran pemerintah belum mencapai 100 persen karena masih terdapat masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Untuk itu, Bank Nagari telah menyediakan layanan pembukaan rekening secara daring guna memperluas inklusi keuangan. Selain itu, pemanfaatan mesin EDC dan sistem pembayaran elektronik juga terus diperluas di berbagai OPD.

Pimpinan Cabang Bank Nagari Painan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas komitmennya mendorong digitalisasi transaksi daerah melalui kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Dr. H. Risnaldi Ibrahim menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, capaian digitalisasi yang telah diraih pemerintah daerah perlu dipublikasikan secara luas agar masyarakat memahami manfaatnya.

Ia juga meminta edukasi penggunaan transaksi digital diperluas hingga ke kelompok tani, pelaku UMKM dan masyarakat nagari. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan payung hukum yang semakin memperkuat implementasi digitalisasi transaksi di seluruh perangkat daerah.

Menanggapi persoalan keterbatasan jaringan internet, dalam rapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengajukan usulan peningkatan layanan telekomunikasi kepada pihak terkait. Bupati sebelumnya telah menyerahkan proposal kepada General Manager Telkom, sementara Wakil Bupati juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mempercepat penanganan wilayah blank spot.

Rapat juga menekankan pentingnya memperluas sosialisasi transaksi non tunai. Pasalnya, masih terdapat sekitar enam persen transaksi belanja pemerintah yang dilakukan secara tunai. Nilai tersebut diperkirakan masih mencapai puluhan miliar rupiah sehingga perlu terus ditekan agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel dan mampu meningkatkan peringkat TP2DD Kabupaten Pesisir Selatan.