Di era digital seperti sekarang, masyarakat semakin mudah mencari informasi kesehatan. Cukup membuka ponsel, dalam hitungan detik kita dapat menemukan berbagai tips, anjuran, hingga klaim-klaim mengenai pengobatan. Kemudahan ini tentu membawa manfaat, tetapi di balik itu ada ancaman sunyi yang jarang disadari: disinformasi kesehatan. Informasi yang tampak sederhana, namun tidak akurat, dapat memengaruhi keputusan seseorang dan pada akhirnya membahayakan keselamatan.
Disinformasi biasanya tidak datang secara kasar. Ia hadir dalam bentuk yang sangat persuasif dengan visual menarik, narasi yang menyentuh, atau testimoni seolah asli. Banyak dari konten tersebut dibuat oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan. Mereka mungkin berniat berbagi pengalaman atau sekadar mencari perhatian warganet, namun tanpa disadari konten yang mereka bagi bisa mendorong masyarakat mengambil keputusan kesehatan yang tidak tepat.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam RRI Awards 2025 di Jakarta, kembali menegaskan betapa seriusnya masalah ini. Ia menyebutkan bahwa banyak konten kesehatan menyesatkan dibuat oleh kreator tanpa kompetensi medis, tetapi dikemas dengan sangat menarik. Alhasil, masyarakat lebih cepat percaya pada hal yang viral dibanding informasi resmi yang biasanya disampaikan dengan gaya lebih formal.
Fenomena inilah yang membuat masyarakat rentan. Ketika seseorang mengonsumsi obat tertentu karena membaca testimoni acak, atau ketika ada klaim bahwa penyakit tertentu bisa sembuh hanya dengan ramuan rumahan, risiko salah langkah menjadi sangat besar. Bukan hanya berpengaruh pada kesehatan fisik, disinformasi juga memunculkan kecemasan dan kebingungan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia atau masyarakat di daerah yang akses informasinya terbatas.
Dalam situasi ini, pemerintah daerah justru menjadi mitra terdekat sekaligus paling dipercaya oleh masyarakat. Kedekatan emosional dan geografis membuat pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membantu warga memilah informasi yang benar. Meutya Hafid pun menekankan hal ini bahwa peran pemda menjadi semakin strategis, terutama dalam memastikan pesan kesehatan disampaikan secara benar dan konsisten.
Namun, penegasan ini bukan bentuk kritik, melainkan ajakan untuk memperkuat kerja kolaboratif. Pemerintah daerah selama ini telah berupaya menjaga alur informasi melalui puskesmas, dinas terkait, kanal resmi di media sosial, dan layanan komunikasi publik. Semua menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat tidak mudah terjebak pada informasi palsu.
Dalam banyak kasus, justru pemerintah daerah berada di garis depan untuk menjawab kebingungan masyarakat. Setiap kali muncul isu seputar obat tertentu, vaksinasi, atau gejala penyakit yang sedang ramai diperbincangkan, pemda melalui dinas kesehatan dan diseminasi humas hadir memberikan penjelasan yang jernih. Banyak warga merasa lebih tenang ketika informasi datang dari pihak yang mereka kenal dan percaya.
Selain itu, kolaborasi dengan media publik seperti RRI menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Dengan jangkauan siaran yang luas hingga ke pelosok, RRI dinilai sebagai media yang tetap relevan dan mampu beradaptasi dalam ekosistem digital. Meutya Hafid mengapresiasi bagaimana media publik ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki komunikasi publik, sehingga pesan kesehatan dan program pembangunan dapat diterima masyarakat dengan cara yang lebih mudah dipahami.
Penguatan komunikasi publik tidak sekadar berbicara tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang bagaimana informasi itu diterima. Dengan bahasa yang lebih sederhana, penyampaian yang lebih ramah, serta penggunaan platform digital yang dekat dengan masyarakat, pesan-pesan kesehatan dapat diterima dengan lebih baik. Pemerintah daerah, dalam hal ini, tidak bekerja sendirian. Lapisan masyarakat, tenaga kesehatan, media lokal, hingga komunitas akar rumput semua dapat berperan dalam menjaga aliran informasi yang sehat.
Pada akhirnya, menangkal disinformasi kesehatan adalah perjalanan bersama. Masyarakat perlu semakin bijak dalam memilih sumber informasi, sementara pemerintah daerah terus memperkuat kanal resmi yang dapat diakses oleh semua warga. Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat membangun lingkungan informasi yang lebih aman, lebih jernih, dan lebih berpihak pada keselamatan masyarakat.

Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan.