Forum Konsultasi Publik Disdukcapil Pesisir Selatan Soroti Akurasi Data dan Peningkatan Pelayanan Adminduk

PESISIR SELATAN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) guna memperkuat validitas data kependudukan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (23/6/2026).

Forum yang dihadiri berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS), Pengadilan Agama, fasilitas kesehatan, media massa, serta mitra kerja lainnya itu membahas sejumlah persoalan yang masih ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan, Beriskhan, mengatakan berbagai isu strategis menjadi perhatian dalam forum tersebut, mulai dari validitas data penerima bantuan sosial, perbedaan data kependudukan pada layanan BPJS, penerbitan dokumen bagi bayi baru lahir, hingga persoalan data calon jemaah haji dan umrah.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah masih ditemukannya data penerima bantuan sosial lanjut usia yang telah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima bantuan. Seorang peserta forum menyampaikan adanya warga yang telah meninggal dunia lebih dari dua tahun tetapi namanya masih tercantum dalam daftar penerima bantuan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Beriskhan menjelaskan bahwa kondisi tersebut umumnya terjadi karena peristiwa kematian belum dilaporkan oleh keluarga atau ahli waris kepada instansi terkait.

“Kami mengimbau masyarakat segera melaporkan peristiwa penting seperti kematian agar data kependudukan tetap akurat. Akta kematian menjadi dasar pembaruan data,” tegas Beriskhan.

Menurutnya, data kependudukan yang akurat menjadi fondasi penting dalam berbagai program pelayanan publik, termasuk penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

Sebagai tindak lanjut, Disdukcapil akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah nagari melalui petugas lapangan guna meningkatkan pelaporan administrasi kependudukan. Selain itu, pemanfaatan teknologi verifikasi identitas berbasis biometrik, seperti pemindaian wajah dan sidik jari, juga didorong untuk mendukung validasi data penerima bantuan.

Selain membahas persoalan bantuan sosial, forum turut menyoroti pentingnya percepatan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, penyelesaian perbedaan data antara dokumen kependudukan dan layanan BPJS, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara menyeluruh.

Beriskhan menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari amanat regulasi sekaligus sarana untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan guna menyelaraskan kebijakan pelayanan dengan kebutuhan di lapangan.

“Harapannya, kualitas layanan semakin baik, data semakin valid, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat,” ujarnya.

Melalui forum ini, Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan berharap terjalin komunikasi dan koordinasi yang semakin kuat dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga terwujud data kependudukan yang akurat, mutakhir, serta pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.