Kesbangpol Pessel Perkuat Pembinaan Ormas, Aspirasi Hibah Mengemuka

PESISIR SELATAN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pesisir Selatan memperkuat pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) guna meningkatkan profesionalisme, ketertiban administrasi, dan kontribusi organisasi dalam pembangunan daerah. Dalam pertemuan pembinaan ormas se-Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (19/10/2026), persoalan administrasi hingga harapan dukungan dana hibah menjadi sejumlah hal yang mengemuka.

Kegiatan yang dibuka Kepala Kesbangpol Pesisir Selatan, Marzan, S.H., M.M., tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan perwakilan ormas untuk membahas persoalan organisasi, menyampaikan aspirasi, serta memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas dan persatuan masyarakat.

Marzan menegaskan, ormas memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. Namun, keberadaan organisasi tidak cukup hanya dengan membentuk kepengurusan. Setiap ormas harus mampu menjalankan program secara profesional, menjaga tertib administrasi, serta memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data Kesbangpol, terdapat 43 ormas yang terdaftar di Pesisir Selatan pada 2026. Meski demikian, masih banyak organisasi yang belum melaporkan keberadaan atau memperbarui data kepengurusannya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kesbangpol mendorong pemutakhiran data serta pemanfaatan sistem pelayanan daring SiMas guna mempermudah pendaftaran, penyampaian informasi, dan pelaporan kegiatan organisasi.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi perhatian para peserta. Sejumlah perwakilan ormas berharap pemerintah daerah membuka peluang bantuan dana hibah sesuai ketentuan agar program sosial, pemberdayaan, dan kegiatan kemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal. Menanggapi aspirasi itu, Marzan menyatakan akan menyampaikan dan mengoordinasikan permintaan tersebut kepada pimpinan daerah untuk mencari solusi sesuai mekanisme yang berlaku.

Ketua DHC Badan Pemberdayaan Kejuangan 45 (BPK 45) Pesisir Selatan, Yul Abdi, menyambut positif langkah Kesbangpol yang membuka ruang komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, pertemuan tersebut memberi kesempatan bagi ormas untuk menyampaikan masukan dan membahas kendala yang dihadapi dalam menjalankan program kerja.

“Sejak dilantiknya Kepala Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Marzan, kami merasa keberadaan kami sebagai organisasi kemasyarakatan lebih diperhatikan. Kami diundang untuk berdialog dan berkoordinasi mengenai kemajuan Pesisir Selatan,” ujar Yul Abdi.

Ia berharap komunikasi tersebut terus berlanjut agar ormas dapat berperan lebih aktif sebagai mitra pemerintah dan masyarakat. Organisasi, katanya, memiliki potensi untuk memperkuat kebersamaan, menyampaikan informasi, serta mendorong partisipasi warga dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Pesisir Selatan, Anton Mahendra Amra, S.H., M.M., mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menghambat organisasi dalam melaksanakan kegiatan positif. Ia mendorong pengurus ormas menyusun program yang realistis, memperluas kerja sama, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Pesisir Selatan, Adek Imelda, bertindak sebagai pemateri dengan membahas tata kelola organisasi, tertib administrasi, pelaporan kegiatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kegiatan itu turut dihadiri jajaran Kesbangpol dan para ketua, sekretaris, serta perwakilan ormas se-Kabupaten Pesisir Selatan.

Melalui pembinaan tersebut, Kesbangpol berharap hubungan pemerintah daerah dengan ormas semakin terbuka dan produktif. Selain mendorong tertib administrasi, pemerintah mengajak seluruh organisasi menjaga persatuan, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan. Adapun dukungan dana hibah akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan persyaratan, kemampuan keuangan daerah, dan mekanisme penganggaran yang berlaku.