Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Darmansyah, menegaskan pentingnya pendataan yang akurat terhadap kerusakan dan dampak bencana alam di daerah itu agar penanganan serta pemulihan dapat dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Camat Basa Ampek Balai Tapan dari Danil Agustian kepada Erna Juita, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, Asisten, Staf Ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Pinca Bank Nagari Tapan Melki Milton, para camat, Kapolsek, Danramil, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), niniak mamak, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Darmansyah meminta camat, wali nagari, kepala sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja sama menyiapkan data riil mengenai kerusakan akibat bencana, termasuk kondisi rumah warga, fasilitas pendidikan, jalan, serta sarana dan prasarana umum lainnya.
Ia menjelaskan, anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dijadwalkan melaksanakan reses pada 22–28 Oktober 2026 dengan turun ke daerah pemilihan masing-masing.
Momentum tersebut diharapkan dimanfaatkan untuk melihat secara langsung kondisi wilayah terdampak sekaligus menyerap aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan penanganan dan pemulihan.
“Bupati bersama Wakil Bupati juga menegaskan kepada camat dan seluruh wali nagari agar datanya riil. Anggota DPRD akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi dan dampak yang dialami masyarakat kita pada saat ini,” ujar Darmansyah.
Menurutnya, pendataan yang akurat sangat penting agar pemerintah daerah dan DPRD dapat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga kebutuhan masyarakat terdampak bisa ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan dan skala prioritas.
Darmansyah berharap para wali nagari, perangkat nagari, kepala sekolah, serta seluruh pemangku kepentingan dapat berkoordinasi dengan camat untuk menyiapkan data kerusakan dan kebutuhan pemulihan secara lengkap.
Ia menegaskan, penanganan dampak bencana harus menjadi perhatian bersama, terutama terhadap kerusakan rumah warga, fasilitas pendidikan, jalan, dan sarana umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Darmansyah juga menjelaskan bahwa hasil pendataan dan peninjauan lapangan nantinya dapat menjadi bahan untuk mengusulkan penanganan melalui berbagai sumber pendanaan, baik anggaran tanggap darurat atau Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran pemerintah kabupaten, maupun dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Sementara itu, kebutuhan yang belum tertangani melalui sumber anggaran tersebut dapat diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD untuk diusulkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Yang pertama mungkin bisa melalui anggaran tanggap darurat BTT. Kemudian dari dana lain, baik kabupaten, pusat maupun provinsi. Sisanya nanti bisa menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk dimasukkan ke OPD, sehingga OPD dapat membuat perencanaan program penggunaan anggaran tahun 2027,” katanya.
Ia menambahkan, kebutuhan pemulihan tidak hanya menyangkut rumah masyarakat, tetapi juga sarana dan prasarana umum yang terdampak, termasuk fasilitas pendidikan dan infrastruktur jalan.
Karena itu, Darmansyah meminta jajaran pemerintah kecamatan dan nagari bersinergi dengan DPRD serta OPD terkait agar kebutuhan pemulihan pascabencana dapat terakomodasi dalam perencanaan program dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, menyampaikan pemerintah daerah terus berupaya menangani dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan.
Penanganan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah kecamatan, wali nagari, OPD terkait, hingga unsur kebencanaan.
Sebelumnya, dalam peninjauan wilayah terdampak, Risnaldi menyoroti kerusakan rumah warga, fasilitas pendidikan, jalan yang terputus, serta gangguan akses transportasi menuju sejumlah kawasan.
Dikatakan, Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat penanganan, termasuk pembukaan akses jalan, pengerahan alat berat, pemulihan jaringan listrik, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Risnaldi juga menekankan pentingnya memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan, disertai pendataan yang akurat agar penanganan dapat dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana dan melakukan penyaluran bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak. Upaya tersebut menjadi bagian dari penanganan darurat sekaligus persiapan pemulihan wilayah yang mengalami kerusakan.
Pada kesempatan sertijab tersebut, Risnaldi turut mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk bersama-sama membangun kawasan Tapan. Ia menegaskan bahwa Bupati Hendrajoni memiliki keseriusan dalam mendorong kemajuan Tapan, sehingga diperlukan kerja sama seluruh pihak untuk mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
