Headline News

header-int

Masyarakat Miskin Yang Makin Berkurang Di Tahun ke-4

Selasa, 19 Feb 2019, 06:35:16 WIB - 206 | Ir. Erizon, M.T

Dalam banyak literature, dan buku ilmiah yang mengulas Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi Pembangunan selalu dibahas masalah kemiskinan dalam berbagai teori dalam bab tersendiri. Baik di barat mau pun di belahan timur dunia, masalah kemiskinan selalu mendapat sorotan dalam berbagai pengetahuan yang mendasarinya. Kemiskinan itu menyakitkan. Kemiskinan juga menakutkan. Kemiskinan itu menyengsarakan. Kemiskinan dapat dengan cepat meruntuhkan suatu pemerintahan

Pandangan para ahli sebetulnya dapat dikelompokkan pada dua sudut pandang, yakni miskin atau kemiskinan suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang disebabkan karena kebijakan atau karena ada sekelompok yang mendominasi dan serakah terhadap kelompok yang lebih lemah dalam mengeksploitasi sumberdaya. Pandangan ini lebih dikenal sebagai Teori Dependensia, yang proses kemiskinan masyarakat karena kehidupannya banyak tergantung dari kemurahan kelompok lain. Simiskin dieksploitasi oleh kalangan pemilik modal. Sedangkan pandangan yang lain, menyebutkan bahwa miskin karena kelompok masyarakat miskin disebabkan oleh tidak ada dorongan untuk berprestasi. Tidak ada dorongan untuk berkarya. Barangkali dapat disimpulkan, kemalasanlah yang menyebabkan seorang miskin. Dalam peredebatan di tingkat teori, pertentangan yang tak berkesudahan antara penganut paham modernisasi dengan penganuy paham ketergantungan.

Nah, bagaimana kemiskinan di Pesisir Selatan ? Memasuki tahun ke empat Pemerintahan Bupati Hendrajoni dan wakilnya (Bupati Hendrajoni dan Wakilnya Rusmayil Anwar dilantik tanggal 17 Februari 2016), Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Pesisir Selatan sebanyak 34.920 orang atau 7,59 persen dari jumlah penduduk, atau berkurang sekitar 7,79 persen atau menjadi 35.530 orang. Jika dibandingkan dengan data data kabupaten dan kota lainnya, berdasarkan Buku Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2018, akan terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Pesisir Selatan termasuk kelompok sedang. Tertinggi adalah Mentawai sekitar 14,67 persen, Kabupaten Solok 9,06 persen, Padang Pariaman 8,46 persen. Daerah terendah persentase penduduk miskinnya adalah Kota Sawahlunto 2,01 persen, dan Koto Solok 3,66 persen, Sedangkan kabupaten terendah adalah Tanah datar sekitar 5,56 persen.

Seseorang disebut miskin karena ketidak mampuan memperoleh pendapatan mencapai minimal Rp. 409.882 per kapita per bulan. Batas garis kemiskinan tahun 2018 sebesar Rp. 409.882 per kapita per bulan, atau mengalami kenaikan sebesar 4,84 persen dibandingkan pendapatan perkapita per bulan tahun 2017. Garis kemiskinan di Pesisir Selatan pada posisi ke tiga setelah Kabupaten Solok sekitar Rp. 400.887 dan Darmasraya sekitar Rp 398.408.

Dari analisis terhadap data data masyarakat miskin di Pesisir Selatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab kemiskinan merupakan kombinasi antara kemiskinan yang disebabkan oleh pola hidup malas untuk berusaha dan sebagian karena tidak memiliki lahan usaha. Kemalasan berusaha antara lain dapat dilihat karena hidup bersama mertua, pria yang tidak bekerja karena istrinya pegawai negeri, lingkungan yang tidak mendukung, malu bekerja keras karena faktor pendidikan yang sudah tinggi. Para ahli menyebut kemiskinan tersebut antara lain akibat tidak mampu mengikuti proses modernisasi pembagunan.

Sedangkan kemiskinan yang bersifat ketergantungan antara lain akibat tidak memiliki lahan usaha pertanian, serta nelayan yang sudah lama hidup sebagai anak buah kapal nelayan. Rata-rata kepemilikan lahan sawah per keluarga di Pesisir Selatan hanya sekitar 0,28 hektar, atau 0,06 hektar per jiwa sehingga sangat tidak efisien untuk diusahakan.

Secara umum, dalam sepuluh tahun terakhir, tahun 2018 merupakan tahun lompatan yang hebat. Hal ini diperlihatkan dengan penurunan jumlah maupun persentase penduduk miskin. Selama tahun 2009 hingga tahun 2018 jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 9.380 jiwa atau seperlima dari penduduk miskin tahun 2009 yang lalu. Dari 10,56 persen tahun 2009 menjadi 7,59 persen tahun 2018.

Pengurangan penduduk miskin yang relative banyak tahun 2018 karena upaya yang tak pernah henti dari Pemerintah daerah dengan mengikut sertakan banyak pihak. Bupati Henradjoni telah melakukan pendekatan yang ter-integrasi satu sama lain, seperti melibatkan Badan Amil Zakat (BAZ), masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ada program bedah rumah tidak layak huni, melalui BAZ, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bahkan masyarakat juga terlibat, terutama para pengusaha di daerah. Ada juga program listrik masuk rumah keluarga miskin, Raskin, PKH, BBM bersubsidi, pembangunan pasar kecamatan dan nagari, perbaikan irigasi kecil, wajib sekolah, mengikutserkan masyarakat miskin dalam program asuramsi kesehatan Jampersal dan BPJS, dan berbagai program lainnya yang telah disusun pemerintah daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah daerah (RPJMD). Bersambung....

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan.
© 2019 Kabupaten Pesisir Selatan. Follow Me : Facebook Youtube