Pemkab Pesisir Selatan Kantongi Dukungan PUPR untuk Irigasi dan Pengendalian Sungai

PESISIR SELATAN — Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Hendrajoni, terus mengintensifkan upaya memperjuangkan pembangunan infrastruktur daerah melalui dukungan pemerintah pusat. Kali ini, Hendrajoni didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Zainal Arifin, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jaferi, melakukan audiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diterima langsung oleh Sesditjen Sumber Daya Air, Dedi Natrifahrizal Dedisky Nazarudin, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan SDA, Gatot Bayu Aji, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, A. Adi Umar Dani, serta Kasubdit Bina Operasi dan Pemeliharaan, Tantri Anggraini.

Dalam pertemuan tersebut, Hendrajoni menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Fokus utama pembahasan mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, penanganan sungai, hingga perlindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi.

Pada sektor irigasi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengusulkan rehabilitasi terhadap 114 daerah irigasi yang tersebar di sejumlah kecamatan. Dari total usulan tersebut, sebanyak delapan daerah irigasi telah mendapatkan persetujuan pendanaan pada tahun 2026 dengan total anggaran sekitar Rp17 miliar. Selain itu, sebanyak 90 daerah irigasi lainnya telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah pusat untuk penanganan berikutnya.

Sementara itu, enam daerah irigasi lainnya masih dalam tahap penyempurnaan dokumen administrasi dan persyaratan teknis agar dapat diproses pada tahap selanjutnya. Pemerintah daerah optimistis seluruh usulan tersebut dapat terealisasi secara bertahap guna mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Tidak hanya irigasi, audiensi juga menghasilkan kabar positif terkait penanganan sungai. Kementerian PUPR menyetujui penanganan tujuh titik lokasi sungai di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total nilai anggaran mencapai Rp42 miliar. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko banjir, melindungi kawasan permukiman masyarakat, serta menjaga aktivitas ekonomi warga yang berada di sepanjang aliran sungai.

Dalam kesempatan yang sama, Hendrajoni turut menyampaikan kondisi abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan di sejumlah kawasan pesisir. Sedikitnya terdapat lima titik yang membutuhkan penanganan segera, yakni Pantai Sago, Pantai Muara Api-Api, Pantai Surantih, Pantai Muaro Bamtiang Tarusan, dan Pantai Pasir Pelangai.

Menurut Hendrajoni, abrasi yang terus terjadi berpotensi mengancam permukiman warga, fasilitas umum, infrastruktur dasar, hingga lahan produktif masyarakat yang berada di sepanjang garis pantai. Karena itu, pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera diwujudkan untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar di masa mendatang.

"Penanganan abrasi pantai menjadi kebutuhan yang sangat mendesak karena menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kawasan pesisir. Kami berharap usulan yang telah disampaikan dapat memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat," ujar Hendrajoni.

Saat ini, usulan penanganan abrasi pada lima lokasi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan menunggu persetujuan anggaran dari pemerintah pusat yang direncanakan pada tahun 2027.

Hendrajoni menyampaikan apresiasi atas respons positif yang diberikan Kementerian PUPR terhadap berbagai kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Selatan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur sumber daya air, jaringan irigasi, pengendalian sungai, serta perlindungan kawasan pesisir dapat berjalan optimal.

Dengan dukungan anggaran yang telah disetujui mencapai sekitar Rp59 miliar untuk sektor irigasi dan penanganan sungai, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan optimistis pembangunan infrastruktur strategis daerah akan semakin meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.