PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) terus memantau perkembangan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani swadaya yang hingga kini masih berada di bawah harga TBS kebun plasma maupun sejumlah daerah lain di Sumatera Barat.
Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Hendro Kurniawan, mengatakan pemerintah daerah tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari pemantauan harga di lapangan hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pelaku usaha perkebunan sawit.
"Kami terus memantau perkembangan harga TBS di tingkat petani dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta pelaku usaha perkebunan. Pemerintah daerah berharap harga yang diterima petani swadaya dapat semakin membaik sehingga kesejahteraan petani sawit di Pesisir Selatan juga meningkat," ujar Hendro kepada wartawan, Sabtu (6/6/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun dari pelaku usaha persawitan di Sumatera Barat, harga TBS kebun plasma untuk periode 1-7 Juni 2026 ditetapkan sebesar Rp3.885 per kilogram.
Sementara itu, harga TBS petani swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan masih berkisar antara Rp2.490 hingga Rp2.830 per kilogram. Harga tertinggi tercatat di PKS KPS Tapan sebesar Rp2.830 per kilogram dan MSL Lunang Rp2.820 per kilogram. Sedangkan harga terendah berada di PKS SDTN sebesar Rp2.490 per kilogram.
Dengan kondisi tersebut, harga yang diterima petani swadaya di Pesisir Selatan masih terpaut Rp1.055 hingga Rp1.395 per kilogram dibandingkan harga kebun plasma.
Menurut Hendro, perbedaan harga antara kebun plasma dan kebun swadaya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kualitas buah, rantai distribusi, biaya operasional, kapasitas pabrik, hingga mekanisme penetapan harga yang berbeda.
Ia menjelaskan bahwa harga plasma ditetapkan melalui formula dan kesepakatan yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, dan perwakilan petani plasma. Sementara harga TBS petani swadaya lebih banyak dipengaruhi mekanisme pasar dan kebijakan masing-masing pabrik.
Karena itu, Hendro menilai penguatan kelembagaan petani menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan posisi tawar petani swadaya.
"Kami mendorong petani untuk memperkuat kelembagaan kelompok tani dan kemitraan yang sehat dengan perusahaan. Selain itu, kualitas buah juga harus terus ditingkatkan agar petani memperoleh harga yang lebih kompetitif," katanya.
Tidak hanya tertinggal dari harga plasma, harga TBS petani swadaya di Pesisir Selatan juga masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sijunjung yang pada 6 Juni 2026 berada pada kisaran Rp3.370 hingga Rp3.410 per kilogram.
Selain faktor harga, petani di Pesisir Selatan juga menghadapi potongan timbangan yang relatif tinggi, yakni antara 9 hingga 12 persen. Sementara di Sijunjung, potongan timbangan umumnya hanya berkisar 4 hingga 5 persen.
Meski demikian, Hendro melihat adanya sinyal positif dari tren kenaikan harga yang terjadi di sejumlah pabrik dalam beberapa hari terakhir. Ia berharap tren tersebut dapat terus berlanjut sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani.
"Pemerintah daerah akan terus mengawal perkembangan sektor perkebunan sawit karena komoditas ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Pesisir Selatan. Harapan kita tentu harga semakin membaik dan petani memperoleh manfaat yang lebih besar dari hasil kebunnya," ucap Hendro.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi PAN, Novermal, meminta seluruh pihak terkait untuk memberikan perhatian serius terhadap disparitas harga yang masih dialami petani sawit swadaya di daerah itu.
Menurut Novermal, sawit merupakan salah satu komoditas andalan yang menopang perekonomian ribuan keluarga di Pesisir Selatan. Karena itu, petani swadaya harus mendapatkan perlindungan dan dukungan agar memperoleh harga yang lebih layak.
"Selisih harga yang cukup besar antara petani swadaya dengan petani plasma tentu menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama mencari solusi agar petani swadaya mendapatkan harga yang lebih baik dan lebih adil," kata Novermal.
Ia juga mendorong adanya transparansi dalam penetapan harga dan potongan timbangan di pabrik kelapa sawit, sehingga petani dapat mengetahui secara jelas dasar penghitungan yang diterapkan.
"Selain harga, persoalan potongan timbangan juga perlu menjadi perhatian. Kita berharap ada keterbukaan dan pengawasan yang baik sehingga petani tidak merasa dirugikan. Pada akhirnya yang kita inginkan adalah kesejahteraan petani meningkat dan sektor perkebunan sawit tetap menjadi penggerak ekonomi masyarakat," pungkasnya.

Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan.