PESISIR SELATAN — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) memastikan pembangunan Jembatan Gantung Muaro Pasar Baru–Luhung di Kecamatan Bayang tetap menjadi prioritas daerah, meski hingga kini realisasinya masih terkendala keterbatasan anggaran.
Jembatan gantung sepanjang sekitar 180 meter dengan lebar 2,4 meter itu telah ditutup sejak Maret 2023 karena kondisi konstruksinya dinilai membahayakan keselamatan masyarakat. Hingga Rabu (13/5/2026), akses penghubung Muaro Pasar Baru menuju Kampung Luhung tersebut masih dipasang portal dan belum dapat difungsikan kembali.
Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi jembatan semakin memprihatinkan. Sejumlah bagian lantai jembatan terlihat keropos, sementara struktur penyangga juga mengalami kerusakan berat. Jembatan yang dulunya menjadi jalur utama warga dan pelajar itu kini hanya menyisakan rangka tua yang membahayakan jika dipaksakan melewatinya.
Kepala Dinas PU-PR Kabupaten Pesisir Selatan, Jaferi, mengatakan bahwa pemerintah daerah bersama Bupati dan Wakil Bupati terus mengupayakan dukungan anggaran agar pembangunan jembatan tersebut dapat segera direalisasikan.
“Kami bersama Pak Bupati sudah menyampaikan proposal pembangunan Jembatan Gantung Luhung ke kementerian beberapa waktu lalu. Kita berharap ada dukungan anggaran dari pusat karena kemampuan APBD daerah saat ini memang sangat terbatas,” kata Jaferi.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini masih difokuskan untuk pemulihan infrastruktur pascabencana yang melanda Pesisir Selatan pada akhir 2025 lalu. Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur lain yang tidak berkaitan langsung dengan dampak bencana terpaksa ditunda sementara waktu.
Meski demikian, Jaferi menegaskan bahwa Pemkab Pessel tidak tinggal diam terhadap kondisi jembatan yang selama ini menjadi akses penting masyarakat di Kecamatan Bayang tersebut.
“Kita tetap mengawal pembangunan jembatan ini. Pemerintah daerah terus mencari peluang pendanaan, baik melalui APBD maupun bantuan dari pusat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa keputusan menutup jembatan sejak 2023 lalu dilakukan semata-mata demi keselamatan masyarakat karena kondisi konstruksinya sudah sangat membahayakan.
“Kita tidak ingin ada korban akibat memaksakan jembatan itu dilalui. Karena secara teknis memang sudah sangat membahayakan,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU-PR Pesisir Selatan, Fahresi Eka Siska, menjelaskan bahwa jembatan tersebut tidak lagi memungkinkan diperbaiki secara bertahap karena hampir seluruh struktur utama mengalami kerusakan berat.
“Panjang bentang jembatan itu sekitar 180 meter dengan lebar 2,4 meter. Jembatan ini tidak bisa dibangun separuh-separuh atau setengah-setengah. Karena kondisinya sudah keropos semua, maka harus diganti total,” jelas Eka.
Ia menyebutkan kebutuhan anggaran pembangunan ulang jembatan diperkirakan mencapai sekitar Rp5 miliar.
Menurut Eka, pemerintah daerah sebenarnya sempat mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar pada tahun 2025 untuk penanganan awal jembatan tersebut. Namun setelah dilakukan kajian teknis, anggaran itu dinilai tidak cukup karena kerusakan terjadi hampir di seluruh bagian konstruksi.
“Karena seluruh konstruksinya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka anggaran Rp1 miliar itu tentu tidak cukup. Harus dibangun baru secara keseluruhan,” katanya.
Eka menyebut, pada tahun 2026 pemerintah daerah juga sempat berencana kembali menganggarkan pembangunan jembatan tersebut. Namun rencana itu tertunda setelah Pesisir Selatan dilanda bencana banjir besar sehingga anggaran daerah diprioritaskan untuk penanganan dampak bencana.
Selain itu, adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat turut mempengaruhi kemampuan daerah dalam merealisasikan sejumlah proyek pembangunan.
“Anggaran yang dikembalikan ke daerah itu sudah ada peruntukannya untuk penanganan bencana alam, sehingga tidak bisa dialihkan. Sementara kerusakan Jembatan Luhung ini bukan akibat bencana,” ungkapnya.
Meski belum dapat direalisasikan tahun ini, Pemkab Pessel tetap menargetkan pembangunan Jembatan Gantung Luhung bisa dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang.
“Insya Allah mudah-mudahan tahun 2027 bisa kita anggarkan,” tuturnya.
Eka juga menjelaskan bahwa kondisi Jembatan Luhung berbeda dengan sejumlah jembatan lain di Pesisir Selatan yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, seperti Jembatan Pelangai Gadang di Kecamatan Ranah Pesisir, Jembatan Koto Pulai di Kecamatan Lengayang, Jembatan Gantung Inunang di Kecamatan Batang Kapas, Jembatan Ngalau Gadang di Kecamatan Bayang Utara, serta Jembatan Sungai Tanuak Barung-Barung Balantai di Kecamatan Koto XI Tarusan.
Menurutnya, beberapa jembatan tersebut menjadi satu-satunya akses utama masyarakat sehingga penanganannya lebih mendesak dibanding Jembatan Luhung yang masih memiliki jalur alternatif melalui jalan nasional.
“Seperti contoh misalnya Jembatan Pelangai Gadang, itu satu-satunya akses warga. Kalau memutar jaraknya sangat jauh. Jadi kondisinya berbeda dengan Jembatan Luhung yang masih punya jalur alternatif,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat berharap pemerintah segera menemukan solusi pendanaan agar pembangunan jembatan dapat segera direalisasikan. Warga menilai keberadaan jembatan sangat penting untuk memperlancar aktivitas sehari-hari, terutama bagi pelajar dan petani yang selama ini menggantungkan akses mobilitas melalui jalur tersebut.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
