Penguatan SDM Veteriner Jadi Pilar Nagari Sehat, Pessel Hadiri Lokakarya PSKH Unand

Oleh: Yendi, S Sos

Pendirian Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Andalas (Unand) kembali mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesmavet Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Keterlibatan daerah dalam lokakarya yang digelar di Gedung Rektorat Unand, Padang, Selasa (18/11/2025) lalu itu, menjadi bukti bahwa penguatan sumber daya veteriner merupakan kebutuhan strategis yang tak dapat ditunda.

Dalam penjelasannya, pihak fungsional veterinier dari Dinas Pertanian Pesisir Selatan menyampaikan bahwa dukungan terhadap pendirian Program Studi Kedokteran Hewan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan spesialis veteriner di Sumatera Barat. Langkah ini juga dinilai sejalan dengan arah pembangunan kesehatan masyarakat, keamanan pangan, dan sektor peternakan yang berkelanjutan.

Tema lokakarya yang mengangkat "Dukungan Lintas Sektoral bagi Pendirian Program Studi Kedokteran Hewan" mempertegas pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi profesi. Pendirian program studi tersebut dinilai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pengendalian penyakit hewan strategis dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Acara yang diselenggarakan di Ruang Rapat Senat Lantai 4 tersebut menghadirkan pemateri dari tiga institusi nasional. Mereka berasal dari Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Ketiga institusi tersebut menempati posisi penting dalam tata kelola pendidikan dan pelayanan kesehatan hewan di Indonesia.

Pemateri dari AFKHI menjelaskan bahwa organisasi tersebut sejak awal berdiri berperan besar dalam menjaga standar pendidikan kedokteran hewan. Dengan komitmen mengembangkan kurikulum yang relevan dan mutakhir, AFKHI memastikan bahwa lulusan fakultas kedokteran hewan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja.

Organisasi tersebut juga menegaskan lima peran utamanya, mulai dari memberikan rekomendasi bagi pembukaan program studi baru, memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar fakultas, mendorong kolaborasi dengan industri, hingga memperkuat standar kompetensi. Dengan peran itu, AFKHI menjadi mitra strategis bagi universitas yang ingin membuka Program Studi Kedokteran Hewan.

Pemateri dari PB PDHI kemudian mempertegas bagaimana organisasi profesi turut menjaga kualitas dan kompetensi dokter hewan di Indonesia. PDHI aktif menilai kurikulum, memberikan rekomendasi, serta memastikan setiap institusi pendidikan mengikuti standar profesi nasional. Dengan demikian, lulusan kedokteran hewan tidak hanya berorientasi pada praktik klinis, tetapi juga siap bekerja di bidang kebijakan publik, laboratorium, industri, dan kesehatan masyarakat veteriner.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dalam paparannya juga menyampaikan kesiapan fasilitas yang dapat mendukung pendidikan mahasiswa kedokteran hewan. Berbagai UPTD—mulai dari Rumah Sakit Hewan, laboratorium pengujian mutu produk, hingga unit ternak unggas dan ruminansia—telah menjadi lokasi penting untuk praktik dan magang lapangan.

Pada kesempatan itu, pihak dinas provinsi juga menguraikan situasi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang masih menjadi tantangan besar di Sumatera Barat. Dengan status provinsi yang masih tertular beberapa penyakit utama seperti PMK, LSD, Jembrana, dan Rabies, maka kebutuhan tenaga dokter hewan yang kompeten semakin mendesak. Pendirian Program Studi Kedokteran Hewan di Sumatera Barat dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat sistem pengendalian penyakit.

Peserta lokakarya sepakat bahwa pendirian program studi harus diarahkan pada pencapaian kualitas lulusan yang mampu bersaing secara regional. Tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga menjawab tuntutan industri peternakan modern dan ketahanan pangan berkelanjutan. Kompetensi lulusan menjadi poin penting agar kontribusi mereka dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Diskusi juga menekankan pentingnya jembatan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja. Para lulusan kedokteran hewan didorong agar tidak hanya menjadi praktisi, tetapi juga mampu terlibat dalam penelitian, manajemen kesehatan hewan, penyusunan regulasi, hingga pengawasan keamanan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa profesi dokter hewan memiliki peran yang sangat luas dan strategis.

Penyelenggara menjelaskan bahwa lokakarya merupakan bagian dari proses panjang pembentukan Program Studi Kedokteran Hewan Unand. Masukan dari para pemangku kepentingan digunakan untuk menyempurnakan dokumen akademik, termasuk kurikulum dan kesiapan sarana prasarana yang harus dipenuhi sebelum pengajuan resmi ke kementerian terkait.

Jika program studi ini terealisasi, Sumatera Barat akan memiliki institusi pendidikan dokter hewan yang mampu memperkuat kapasitas daerah dalam menanggulangi berbagai persoalan kesehatan hewan. Hal ini menjadi penting mengingat provinsi tersebut memiliki populasi ternak yang besar dan merupakan salah satu sentra peternakan di Indonesia.

Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, dukungan terhadap pendirian PS Kedokteran Hewan Unand sangat relevan dengan pelaksanaan Program Unggulan (Progul) Nagari Sehat 2025–2030 yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten. Salah satu pilar Progul tersebut adalah peningkatan kesehatan masyarakat melalui penguatan kesehatan lingkungan, termasuk kesehatan hewan sebagai bagian dari konsep One Health.

Dalam konteks Nagari Sehat, keberadaan dokter hewan berkompeten sangat dibutuhkan untuk memastikan keamanan pangan asal hewan, mencegah penularan zoonosis, serta membangun perilaku masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya sanitasi dan higienitas dalam pemeliharaan ternak. Pembangunan sektor kesehatan hewan terbukti memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat nagari.

Kehadiran perwakilan dari Pesisir Selatan dalam kegiatan ini menandakan bahwa pemerintah kabupaten turut berperan aktif dalam memastikan pembangunan pendidikan veteriner tidak terputus dari kebutuhan daerah. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat implementasi Progul Nagari Sehat yang berorientasi pada pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan lingkungan, dan ketahanan pangan keluarga.

Selain itu, hadirnya PSKH di Sumatera Barat memberikan peluang baru bagi generasi muda Pesisir Selatan untuk mendapatkan pendidikan kedokteran hewan tanpa harus berpindah ke provinsi lain. Langkah ini sekaligus akan menambah jumlah SDM veteriner di daerah, yang pada akhirnya mendukung program kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan berbagai masukan dan dukungan lintas sektor, Unand kini berada pada tahap finalisasi dokumen dan persiapan teknis pendirian PSKH. Jika berjalan sesuai rencana, program studi ini akan menjadi salah satu motor penggerak pembangunan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat di Sumatera Barat.

Melalui sinergi perguruan tinggi, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan masyarakat, upaya memperkuat pendidikan kedokteran hewan diyakini dapat mendukung terwujudnya Nagari Sehat 2025–2030. Dengan SDM veteriner yang kompeten dan terdistribusi merata, Pesisir Selatan dan Sumatera Barat diharapkan mampu membangun lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya.