Pesisir Selatan Bangun Kepercayaan Publik Melalui Transformasi Digital dan Penguatan Siber

Oleh: Yoni Syafrizal

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memantapkan langkah menuju tata kelola digital yang aman, modern, dan berkelanjutan. Komitmen itu kembali ditegaskan melalui kehadiran Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, dalam ajang nasional Digital Trust360 Summit yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. 

Forum tersebut menjadi ruang strategis bagi daerah untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem digital pemerintahan.

Kegiatan yang digelar pada Kamis (20/11/2025) itu menghadirkan sejumlah tokoh penting, mulai dari Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Dirjen Dukcapil Kemendagri. 

Para kepala daerah dari berbagai provinsi turut hadir untuk bertukar pandangan mengenai penguatan keamanan digital dalam era teknologi yang berkembang cepat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendrajoni menegaskan bahwa Pesisir Selatan telah mengambil langkah konkret dalam memperkuat sistem keamanan digital daerah. Sejak 2024, Pemkab Pessel membentuk tim keamanan siber sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi ancaman digital yang semakin kompleks.

"Kami peduli terhadap pengelolaan digitalisasi dan bekerja sama dengan BSSN sebagai lembaga yang kompeten di bidang keamanan siber," ujar Hendrajoni yang saat itu turut didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Pessel, Wendi. 
Pernyataan tersebut menegaskan arah pembangunan digital daerah yang tidak sekadar mengejar modernisasi, tetapi juga perlindungan data masyarakat.

Kepala BSSN, Nugroho Susilo Budi, menyambut baik langkah Pesisir Selatan dan daerah lainnya dalam memperkuat infrastruktur keamanan digital. Ia menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan digital nasional pada 2025 telah mendekati angka 92 persen, sebuah capaian yang menunjukkan semakin membaiknya kesadaran dan kesiapan pemerintah daerah dalam membangun sistem digital yang kuat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa digitalisasi kini telah menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus mampu membangun tata kelola digital yang tidak hanya modern, tetapi juga aman dan dapat dipercaya oleh publik.

Menurut Mendagri, teknologi informasi memegang peranan penting dalam kehidupan publik sehingga literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah didorong untuk menyediakan layanan berbasis digital yang mudah dijangkau, namun tetap mengutamakan perlindungan data pribadi sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi keamanan siber nasional.

Digital Trust360 Summit sendiri menghadirkan rangkaian diskusi yang membahas ketahanan digital dari berbagai sektor, termasuk pangan, pemerintahan, dan kepemimpinan. Narasumber dari BSSN, Badan Pangan Nasional, dan Kominfo Digital memberikan perspektif strategis mengenai tantangan dan solusi dalam memperkuat kepercayaan digital secara nasional.

Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, forum ini tidak hanya menjadi ajang representasi daerah, tetapi juga momentum untuk memperkuat transformasi digital yang telah berjalan. Kehadiran langsung kepala daerah menunjukkan keseriusan pemerintahan setempat dalam mengelola perubahan digital secara terukur dan terarah.

Salah satu bentuk komitmen nyata Pemkab Pessel dapat terlihat melalui Program Unggulan (Progul) Nagari Pandai, yang dicanangkan dalam rangka memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan nagari. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparat nagari dalam pengelolaan data, pelayanan publik berbasis digital, dan kewaspadaan terhadap isu keamanan siber.

Di bawah kepemimpinan Hendrajoni dan Risnaldi Ibrahim, Progul Nagari Pandai terus didorong sebagai fondasi transformasi digital di tingkat akar rumput. Program tersebut melibatkan pelatihan perangkat nagari, integrasi sistem administrasi berbasis digital, serta penguatan kanal layanan publik yang aman dan efisien.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip "tata kelola digital yang cerdas", yakni program digital yang tidak hanya mengutamakan teknologi, tetapi juga manusia sebagai penggunanya. Pemerintah daerah memastikan bahwa warga nagari memahami manfaat digitalisasi dan mampu menggunakannya secara bertanggung jawab.

Dalam kerangka kebijakan nasional, langkah Pesisir Selatan turut mendukung agenda pemerintah terkait transformasi digital daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta berbagai pedoman BSSN terkait keamanan sistem elektronik. Implementasi regulasi ini menjadi landasan bagi setiap inovasi digital agar tetap berada dalam koridor perlindungan data dan keamanan siber.

Masyarakat kini semakin bergantung pada teknologi untuk mengakses layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan hingga informasi keuangan nagari. Karena itu, perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan sistem menjadi kewajiban pemerintah daerah agar masyarakat tetap merasa nyaman dan terlindungi di era digital.

Dengan seluruh langkah yang telah ditempuh, Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan langkah maju dalam menciptakan tata kelola digital yang aman, transparan, dan inklusif. 

Komitmen pemerintah daerah, didukung dengan program berbasis nagari seperti Nagari Pandai, menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya masyarakat yang cerdas, terlindungi, dan siap menghadapi era digital yang terus berkembang.