Sekda Pesisir Selatan Hadiri Asistensi Kemendagri, Perkuat Strategi Pemanfaatan TKD 2026

PESISIR SELATAN — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan komitmennya dalam memperkuat arah pembangunan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Zainal Arifin dalam Rapat Asistensi Kementerian Dalam Negeri bagi pemerintah daerah se-Sumatera Barat, Selasa (26/5/2026).

Kegiatan yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat itu menjadi forum strategis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyamakan persepsi terkait arah kebijakan pengelolaan dana transfer tahun anggaran 2026.

Dalam forum tersebut, Sekda Zainal Arifin hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama jajaran perangkat daerah terkait guna memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap selaras dengan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Rapat asistensi dari Kementerian Dalam Negeri itu secara khusus membahas strategi pemanfaatan Tambahan Transfer ke Daerah agar lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor prioritas.

Sekda Zainal Arifin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah agar setiap program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pengurangan risiko bencana, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

“Rapat asistensi ini sangat penting untuk memastikan arah kebijakan daerah tetap sejalan dengan program nasional sehingga pemanfaatan TKD benar-benar optimal dan tepat sasaran,” ujar Sekda di sela kegiatan.

Selain Sekda, turut hadir mendampingi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yakni Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Bapperida, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD), Inspektorat Daerah, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kehadiran lintas perangkat daerah tersebut mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memperkuat koordinasi antarlembaga guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

Melalui forum asistensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap pemanfaatan Tambahan Transfer ke Daerah Tahun 2026 dapat menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.