Widya Navis Kukuhkan Kepengurusan PWI Pessel 2026–2029, Hendrajoni Tekankan Independensi Pers

PESISIR SELATAN – Estafet kepemimpinan organisasi wartawan di Kabupaten Pesisir Selatan resmi berlanjut. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat, Widya Navis, melantik Pengurus PWI Kabupaten Pesisir Selatan periode 2026–2029 di Painan Convention Center (PCC), Painan, Senin (2/11).

Pelantikan tersebut dihadiri Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni, S.H., M.H., Ketua TP-PKK Pessel Lisda Hendrajoni, istri Wakil Bupati yang juga Ketua GOW Oktarina Risnaldi, Ketua DPRD Pessel Darmansyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Novermal Yuska, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran pengurus PWI Sumatera Barat dan Pesisir Selatan, serta Ikatan Keluarga Wartawan.

Dalam susunan kepengurusan yang baru, H. Robby Oktora Romanza dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua PWI Pesisir Selatan, didampingi Rega Desfinal sebagai Sekretaris dan Riko Arianto sebagai Bendahara. Mereka akan menakhodai organisasi selama tiga tahun ke depan bersama jajaran pengurus lainnya.

Momentum pelantikan ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan juga peneguhan kembali tanggung jawab profesi dalam menjaga marwah pers. Di tengah perubahan lanskap informasi yang bergerak begitu cepat, wartawan dituntut tidak hanya tangkas menangkap peristiwa, tetapi juga cermat menimbang fakta, menjaga keberimbangan, dan mempertanggungjawabkan setiap informasi yang disampaikan kepada publik.

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa amanah organisasi merupakan tanggung jawab besar untuk memajukan kelembagaan, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta menjaga integritas jurnalistik.

Menurut Hendrajoni, pers memiliki kedudukan strategis dalam perjalanan pembangunan daerah. Wartawan bukan semata-mata penyampai kabar, melainkan juga jembatan komunikasi yang mempertemukan kebijakan pemerintah dengan pengetahuan dan aspirasi masyarakat.

Ia berharap PWI terus mendorong peningkatan kompetensi anggotanya, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, serta mengambil bagian dalam menciptakan iklim informasi yang sehat dan mencerdaskan.

Hendrajoni juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memandang kritik dan masukan dari insan pers sebagai bagian penting dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Kritik yang objektif dan berlandaskan fakta dapat menjadi cermin untuk mengenali kekurangan, memperbaiki kebijakan, serta meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam pandangannya, kemitraan pemerintah dan pers harus tumbuh di atas fondasi keterbukaan, profesionalisme, dan sikap saling menghormati, tanpa sedikit pun menggerus independensi jurnalistik. Wartawan harus tetap memiliki kebebasan menjalankan tugas, menyampaikan kritik, serta mengangkat suara masyarakat sesuai ketentuan dan kode etik profesi.

Pesan tersebut menempatkan hubungan pemerintah dan pers bukan sebagai ikatan yang membatasi ruang pemberitaan, melainkan sebagai kemitraan yang memberi tempat bagi keterbukaan informasi dan tanggung jawab publik.

Di sisi lain, kepengurusan PWI yang baru diharapkan mampu memperkuat solidaritas antarwartawan, memperluas ruang pembinaan profesi, serta meningkatkan kapasitas anggota dalam menghadapi kompleksitas dunia jurnalistik di era digital.

Dengan kepengurusan periode 2026–2029, PWI Pesisir Selatan diharapkan semakin kokoh sebagai rumah profesi yang menaungi insan pers, sekaligus menjadi ruang tumbuhnya jurnalisme yang berintegritas, independen, dan berpihak pada kepentingan publik.

Sinergi pemerintah daerah dan insan pers pun diharapkan terus terjalin secara konstruktif, menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mengawal pembangunan dan mewujudkan Pesisir Selatan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.