Oleh: Yendi, S Sos
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat program ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah 2025-2030. Salah satu fokus utamanya adalah percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi yang menjadi fondasi produktivitas pertanian daerah.
Melalui perangkat daerah yang membidangi pertanian, pemerintah menegaskan bahwa peningkatan kapasitas irigasi merupakan langkah strategis untuk mendukung Program Unggulan (Progul) Nagari Kanyang dan Nagari Sejahtera yang dicanangkan untuk lima tahun ke depan.
Percepatan irigasi dilaksanakan dengan memperkuat akurasi data kewenangan, mempercepat koordinasi antara kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, serta memastikan kesiapan lahan. Ketiga langkah ini dinilai sebagai kunci agar program pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pengelolaan daerah irigasi di Pesisir Selatan saat ini terbagi ke dalam tiga kewenangan, yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten. Pembagian tersebut mempermudah penentuan prioritas pembangunan sekaligus memastikan koordinasi antarinstansi berlangsung lebih terarah.
Untuk kewenangan pusat, terdapat lebih dari 26 ribu hektare layanan irigasi yang tersebar pada lima daerah irigasi penting, mulai dari Batang Inderapura hingga Sawah Laweh Tarusan. Kawasan irigasi ini menjadi penyangga utama bagi produksi pangan kabupaten.
Di bawah kewenangan provinsi, sekitar 16.885 hektare lahan irigasi dikelola melalui sembilan daerah irigasi yang tersebar di berbagai kecamatan. Adapun kewenangan kabupaten mencakup 313 daerah irigasi dengan total luas hampir 11 ribu hektare.
Dengan pemetaan kewenangan yang lebih jelas, pemerintah daerah mampu menyusun perencanaan teknis yang lebih terukur serta mengarahkan intervensi sesuai tingkat kebutuhan dan kerusakan di lapangan.
Keseriusan pemerintah daerah terlihat dari kunjungan bersama pemerintah provinsi ke sejumlah lokasi irigasi, salah satunya DI Koto Kandis. Kunjungan ini menjadi momentum penguatan koordinasi dan pemetaan perbaikan yang lebih cepat.
Sebagai tindak lanjut, Balai Besar Wilayah Sungai telah melakukan perbaikan sementara di bagian kepala banda irigasi Koto Kandis. Langkah ini menjadi fase awal sebelum pembangunan jangka panjang dilaksanakan sesuai usulan yang telah diajukan.
Pemerintah provinsi telah memasukkan DI Koto Kandis sebagai prioritas usulan melalui aplikasi SIPURI untuk pelaksanaan tahun 2026. Saat ini usulan tersebut tengah menunggu persetujuan dari kementerian terkait.
Selain menunggu proses di tingkat pusat, pemerintah kabupaten juga telah melakukan audiensi resmi dengan kementerian untuk mempercepat persetujuan program irigasi tersebut. Langkah ini sejalan dengan komitmen dalam memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan nagari.
Tidak hanya mengandalkan program pusat dan provinsi, pemerintah kabupaten juga mengusulkan 39 daerah irigasi kewenangan kabupaten untuk mendapatkan dukungan pembangunan dari kementerian. Usulan ini merupakan bagian dari strategi memperluas jangkauan pembangunan irigasi.
Dari total usulan tersebut, 10 daerah irigasi telah disetujui untuk dikerjakan pada 2025 oleh instansi yang membidangi sumber daya air. Pembangunan ini tersebar di berbagai kecamatan seperti Lengayang, Pancung Soal, IV Jurai, Batang Kapas, BAB Tapan, dan Linggo Sari Baganti.
Pemerintah daerah juga mengusulkan optimalisasi lahan sawah seluas 15.376 hektare kepada kementerian yang membidangi pertanian. Dari total tersebut, lebih dari 10 ribu hektare telah mendapatkan alokasi untuk pembangunan irigasi tersier, irigasi air tanah dangkal, serta dam parit.
Kecamatan Lengayang menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan alokasi terbesar, yaitu 1.257 hektare. Intervensi ini diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman dan memperluas cakupan lahan produktif di wilayah tersebut.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga memberikan bantuan 55 unit alat dan mesin pertanian kepada daerah sebagai bagian dari penguatan prapanen dan pascapanen. Bantuan ini menjadi pendorong penting bagi brigade pangan daerah untuk meningkatkan kualitas produksi.
Optimalisasi lahan yang berjalan saat ini juga mencakup pemanfaatan berbagai sumber air alternatif seperti pompanisasi, pipanisasi, sumur dangkal, sumur bor, serta pembangunan embung mini. Langkah ini menjadi solusi pada kawasan sawah tadah hujan yang rentan terhadap kekeringan.
Sepanjang 2024 hingga 2025, pemerintah pusat telah menyalurkan 170 unit pompanisasi ke Pesisir Selatan. Bantuan ini sudah melayani sekitar 4.416 hektare dari keseluruhan 8.346 hektare lahan tadah hujan yang ada di daerah itu.
Dengan kemampuan pompa yang mampu mengairi hingga 20 hektare lahan dalam delapan jam operasional, program pompanisasi dinilai sangat membantu petani dalam menjaga kesinambungan tanam, terutama di musim kemarau.
Program pompanisasi menjadi salah satu komponen terbesar dalam mendukung peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas sawah berbasis sumber air alternatif. Pemerintah memastikan distribusinya dilakukan secara tepat sasaran.
Seluruh rangkaian program perbaikan irigasi, optimalisasi lahan, hingga penyediaan sarana pendukung pertanian ini merupakan bagian penting dari strategi pembangunan menuju Nagari Kanyang dan Nagari Sejahtera.
Dengan dukungan infrastruktur pertanian yang lebih kuat dan terencana, Pesisir Selatan diharapkan mampu menjadi daerah yang mandiri, produktif, dan tangguh dalam menjaga ketahanan pangan di masa mendatang.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
