Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim menegaskan pentingnya perubahan budaya kerja di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Penegasan tersebut disampaikan Risnaldi saat membuk Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi dan Persiapan Penyusunan LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 di Painan, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai narasumber sekaligus Tim Daerah LPPD kabupaten/kota.
Turut hadir Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Gunawan, Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan yang diwakili sekretaris selaku Tim Reviu LPPD, serta para kepala subbagian perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tingkat kabupaten dan kecamatan.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Darmadi, bersama anggota juga terlibat sebagai panitia pelaksana rapat koordinasi tersebut.
Dalam arahannya, Risnaldi mengatakan Pesisir Selatan sebenarnya pernah meraih nilai evaluasi LPPD dengan kategori sangat tinggi pada 2018.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk memperbaiki kinerja.
"Pertanyaannya, mungkinkah Pesisir Selatan mendapatkan nilai tinggi? Mungkin. Mengapa demikian? Karena pada 2018 lalu, Pesisir Selatan pernah mendapatkan nilai sangat tinggi," ujarnya.
Menurutnya, penurunan nilai evaluasi dalam beberapa tahun terakhir harus menjadi bahan introspeksi bersama. Ia mengajak seluruh OPD mengevaluasi sistem kerja dan budaya organisasi.
Ia juga meminta setiap aparatur bekerja serius sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, koordinasi antarbidang dalam setiap perangkat daerah perlu diperkuat.
Risnaldi meminta seluruh OPD dan kecamatan menuntaskan penyediaan data serta dokumen pendukung LPPD paling lambat minggu ketiga Januari 2027.
"Semua data kita sepakati, Januari minggu ketiga sudah clear. Pelaporan dari seluruh OPD dan kecamatan harus selesai. Setuju?" ujarnya yang disambut persetujuan peserta.
Ia menjelaskan, penyelesaian lebih awal diperlukan karena Inspektorat masih harus melakukan reviu. Setelah itu, pemerintah daerah memiliki kesempatan memperbaiki kekurangan sebelum melakukan validasi dan menyampaikan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Dengan tahapan tersebut, data yang disampaikan diharapkan semakin terukur, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Risnaldi meminta OPD segera melaporkan kendala dalam penyediaan data. Jika terdapat capaian kinerja yang belum terukur atau kesulitan memperoleh dokumen pendukung, perangkat daerah dapat berkoordinasi dengan Gunawan selaku Staf Ahli.
Begitu pula jika terjadi hambatan koordinasi antara kepala perangkat daerah dan bidang-bidang terkait. Ia meminta persoalan tersebut segera dilaporkan agar dapat dicarikan solusinya.
"Kalau terjadi persoalan koordinasi di internal OPD, misalnya sulit mendapatkan data dari kepala bidang atau masing-masing bidang, laporkan kepada saya," tegasnya.
Risnaldi juga menegaskan bahwa penyusunan dan penyampaian LPPD akan menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kinerja kepala perangkat daerah.
"Kita mau berubah, kita ingin perubahan," ujarnya.
Melalui perubahan pola kerja, penguatan koordinasi, dan tanggung jawab bersama, Pemkab Pesisir Selatan menargetkan peningkatan hasil evaluasi LPPD. Pemerintah daerah berharap dapat kembali meraih kategori berkinerja tinggi atau sangat tinggi.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
