Bupati Pessel Percepat Pembahasan Program Sekolah Rakyat dengan Kemensos RI

PESISIR SELATAN — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengajukan konsultasi dan koordinasi terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Hal itu tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani Bupati Hendrajoni dan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI di Jakarta.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa program Sekolah Rakyat diharapkan mampu membantu memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan akses pendidikan yang inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah daerah menilai konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Sosial penting dilakukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta kebutuhan masyarakat di daerah.

Kunjungan konsultasi dan koordinasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 21 Mei 2026, dengan melibatkan rombongan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam surat itu, pemerintah daerah juga meminta kesediaan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI untuk meluangkan waktu menerima kunjungan tersebut sebagai bagian dari pembahasan pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Bupati Hendrajoni menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu sektor prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
Selain itu, program tersebut juga dinilai dapat menjadi solusi dalam mengurangi angka putus sekolah, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program-program pemerintah pusat yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Pemerintah daerah berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan langkah konkret dalam mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat di daerah.

Tembusan surat juga disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk koordinasi lintas instansi dalam mendukung program tersebut.