Jaga Kelestarian Hutan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Dorong Percepatan Program Perhutanan Sosial

PESISIR SELATAN - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendorong percepatan program perhutanan sosial (PS) sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.\

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Tahun 2026 yang digelar di Hotel Hanna Syariah Painan, Senin (10/8).

Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis kawasan hutan. Pembahasan juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang dapat diterapkan secara terukur.

Kepala DPMPTSP Pesisir Selatan, Ahmad Hidayat, SSTP, M.Sc, yang bertindak sebagai moderator, mengatakan percepatan perhutanan sosial membutuhkan kerja bersama lintas sektor.

Menurutnya, Pokja Perhutanan Sosial tidak boleh berjalan dengan pola sektoral. Setiap perangkat daerah dan instansi terkait harus memiliki peran yang saling mendukung, mulai dari perencanaan, pengembangan usaha, infrastruktur hingga pemasaran.

“Forum ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi aplikatif dan rencana aksi yang terukur untuk mendukung program Pro Rakyat dalam RPJMD 2025–2029,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pesisir Selatan, Dailipal, S.Sos, M.Si, menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan perhutanan sosial.

Ia menyebutkan, Pokja harus menjadi orkestrator yang mampu menyatukan program berbagai organisasi perangkat daerah sehingga pengembangan perhutanan sosial tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dari sisi pengelolaan kawasan, Kepala UPTD KPHP Pesisir Selatan memaparkan bahwa akses legal perhutanan sosial di daerah itu telah mencapai 22.321 hektare yang dikelola 18 kelompok perhutanan sosial.

Namun, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait penurunan Indeks Kualitas Lahan. Karena itu, penguatan terhadap 51 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kawasan hutan memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan, Hamdi, S.Pt, M.Si, menyoroti potensi pengembangan komoditas melalui sistem wanatani atau agroforestri.

Menurutnya, pengelolaan kawasan hutan dapat dipadukan dengan pengembangan komoditas unggulan masyarakat seperti kopi, gambir dan pala. Tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan pada proses hilirisasi sehingga memberikan nilai tambah bagi petani.

Pengembangan komoditas tersebut, kata dia, berpeluang memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat apabila dikelola dengan pendekatan kawasan, teknologi, serta akses pasar yang tepat.

Dalam forum tersebut juga dibahas arah kebijakan makro dan strategi pengembangan perhutanan sosial di tingkat Provinsi Sumatera Barat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Kebijakan tersebut diharapkan menjadi payung bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akses legal, kelembagaan kelompok, pengembangan usaha serta dukungan teknis bagi masyarakat pengelola perhutanan sosial.

Moderator menyimpulkan, percepatan perhutanan sosial membutuhkan perubahan paradigma kerja, dari pola sektoral menjadi pola lintas sektor berbasis kawasan.

Melalui program GCF REDD+, Pemkab Pesisir Selatan menargetkan tersusunnya Roadmap Percepatan Perhutanan Sosial yang terintegrasi. Roadmap tersebut nantinya mencakup penetapan lokasi prioritas, pengembangan usaha, akses pasar hingga pembiayaan hijau.

Dengan penguatan sinergi tersebut, Pemkab Pesisir Selatan optimistis perhutanan sosial dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat nagari yang lebih sejahtera.

Hutan, kata pemerintah daerah, tidak hanya harus dipandang sebagai kawasan yang dilindungi, tetapi juga sebagai sumber kehidupan ekonomi masyarakat yang dikelola secara lestari.