PESISIR SELATAN — Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat kembali membuahkan hasil. Melalui langkah jemput bola ke pemerintah pusat, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni berhasil mengamankan tambahan program perumahan bernilai miliaran rupiah yang akan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, aparatur sipil negara, hingga anggota TNI dan Polri.
Dalam kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI di Jakarta, Rabu (3/6/2026), Hendrajoni didampingi Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Lingkungan Hidup (Perkimtan LH) Kabupaten Pesisir Selatan.
Pertemuan dengan Dirjen Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, M.Si., menghasilkan kabar menggembirakan bagi masyarakat Pesisir Selatan. Selain mengamankan tambahan kuota program Bedah Rumah, Pemkab Pessel juga memperoleh alokasi 1.000 unit rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) Tahun Anggaran 2026.
Program pertama yang berhasil diperjuangkan adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai program Bedah Rumah.
Sebelumnya, Pesisir Selatan hanya memperoleh alokasi sebanyak 286 unit rumah. Namun melalui lobi dan komunikasi intensif yang dilakukan Bupati Hendrajoni, pemerintah pusat menyetujui tambahan kuota sebanyak 214 unit.
Dengan penambahan tersebut, total bantuan BSPS yang akan diterima masyarakat Pesisir Selatan pada tahun 2026 mencapai 500 unit rumah dengan nilai anggaran sekitar Rp10 miliar.
Setiap penerima bantuan akan memperoleh dana sebesar Rp20 juta untuk meningkatkan kualitas rumah agar menjadi lebih layak huni.
"Rumah yang layak huni adalah fondasi utama kesejahteraan keluarga. Kami tidak ingin sekadar menunggu anggaran daerah yang terbatas, karena itu kami datang langsung ke pusat untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat," ujar Hendrajoni.
Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengurangi angka rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Pesisir Selatan.
"Alhamdulillah, doa kita bersama diijabah. Kita berhasil membawa pulang tambahan kuota hingga total menjadi 500 unit rumah senilai Rp10 miliar untuk warga yang membutuhkan," katanya.
Hendrajoni menjelaskan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima BSPS. Salah satunya adalah tanah tempat berdirinya rumah harus merupakan milik sendiri dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah.
Dokumen tersebut dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), surat hibah, maupun dokumen legal lainnya yang menjelaskan status kepemilikan tanah.
Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi syarat penting agar pelaksanaan program berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Selain tambahan program Bedah Rumah, Pemkab Pessel juga berhasil mengamankan kuota 1.000 unit rumah subsidi melalui program KPR FLPP.
Program ini diperuntukkan tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga menyasar ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), P3K Paruh Waktu, anggota TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah sendiri.
"Banyak ASN, PPPK, TNI maupun Polri yang telah lama mengabdi namun belum memiliki rumah yang representatif. Program KPR FLPP ini menjadi solusi bagi mereka sekaligus bagi masyarakat luas," ucap Hendrajoni.
Kabar baik lainnya, pemerintah pusat juga memberikan dukungan pembangunan fasilitas umum untuk kawasan perumahan yang memiliki sedikitnya 100 unit rumah.
Fasilitas umum tersebut akan dibangun langsung oleh Kementerian PKP sehingga dapat mengurangi beban pengembang sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
"Jika jumlah rumah dalam satu kawasan mencapai 100 unit, fasilitas umumnya akan dibangun oleh pemerintah pusat. Ini peluang besar yang harus kita manfaatkan untuk mempercepat pembangunan perumahan di Pesisir Selatan," tambahnya.
Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan tersebut, Pemkab Pessel dijadwalkan menggelar rapat koordinasi secara virtual dengan Dirjen Kawasan Permukiman pada Senin (8/6/2026).
Rapat itu akan membahas secara rinci tahapan pelaksanaan program, mulai dari penyediaan lahan, keterlibatan pengembang, hingga dukungan perbankan sebagai penyalur pembiayaan KPR FLPP.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang dan sektor perbankan, Bupati Hendrajoni optimistis program perumahan ini akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi membangun harapan dan masa depan masyarakat Pesisir Selatan yang lebih baik," pungkasnya.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
