PESISIR SELATAN — Bupati Hendrajoni melantik 33 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (29/4/2026), di Aula Dinas Pendidikan setempat.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah penyegaran birokrasi sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berbasis kinerja.
Dari total pejabat yang dilantik, dua di antaranya merupakan pejabat eselon II B, yakni Helen Hasmeita yang dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, serta Samwil sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Selain itu, turut dilantik 24 pejabat eselon III dan tujuh pejabat eselon IV.
Sejumlah pejabat daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim, Ketua DPRD Darmansyah, Sekda Zainal Arifin, serta pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Hendrajoni menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.
“Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah dilantik.
Jalankan tugas dengan baik dan tulus, karena jabatan ini adalah amanah,” ujarnya.
Ia menegaskan, ke depan penempatan pejabat akan mengacu pada sistem manajemen talenta sebagai bagian dari penerapan meritokrasi dalam birokrasi.
“Semua penempatan didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan integritas. Tidak ada lagi penempatan secara sembarangan,” tegasnya.
Selain itu, evaluasi terhadap pejabat akan dilakukan secara berkala. Penilaian mencakup kinerja, disiplin, hingga kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Jika tidak menunjukkan kinerja yang baik, tentu akan dievaluasi dan bisa diberikan sanksi sesuai aturan,” katanya.
Dengan nada tegas, ia menyatakan tidak ada ruang bagi aparatur sipil negara yang tidak produktif. “Saya mencari pejabat yang mau bekerja. Tidak ada istilah pejabat malas di pemerintahan ini,” tegasnya lagi.
Khusus bagi camat yang dilantik, Hendrajoni meminta agar lebih aktif turun ke lapangan dan tidak hanya bekerja secara administratif.
“Camat harus hadir di tengah masyarakat, melihat langsung kondisi sosial dan ekonomi, jangan hanya menunggu laporan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah, kata dia, tetap membuka peluang bagi investor, dengan tetap memperhatikan aturan dan nilai sosial masyarakat.
Terkait isu pembangunan tempat ibadah bergaya klenteng di kawasan wisata Mandeh, Hendrajoni menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak memiliki izin resmi.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya serta tetap menjaga situasi yang kondusif.
Pelantikan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan.