Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11/2026).
Rakor yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, tersebut membahas strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk optimalisasi potensi perantau Minangkabau sebagai sumber pembiayaan alternatif pembangunan.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta kepala daerah se-Sumatera Barat.
Dalam rakor tersebut, Bima Arya menyoroti potensi dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun. Menurutnya, potensi tersebut perlu diarahkan tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga investasi produktif dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.
Bima menilai, Sumatera Barat memiliki modal ekonomi yang besar untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, setiap daerah perlu mengenali potensi dan karakteristik wilayahnya serta membangun ekosistem ekonomi yang mampu menggerakkan berbagai sektor.
Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, mengatakan keikutsertaan Pemkab Pesisir Selatan dalam rakor tersebut merupakan bagian dari upaya menyelaraskan program pembangunan daerah dengan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
“Pesisir Selatan memiliki potensi ekonomi yang perlu terus dikembangkan. Melalui rakor ini, kita berharap dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Risnaldi.
Ia menambahkan, percepatan pertumbuhan ekonomi perlu didukung langkah-langkah konkret yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Menurutnya, pengembangan sektor unggulan dan peningkatan investasi menjadi bagian penting dalam memperkuat perekonomian Pesisir Selatan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendorong seluruh kabupaten dan kota mempercepat investasi, memperkuat hilirisasi, serta mengoptimalkan sektor unggulan daerah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Mahyeldi menjelaskan, ekonomi Sumatera Barat pada 2025 tumbuh 3,37 persen. Namun, bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 menimbulkan kerusakan dan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp33,527 triliun, dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp21,45 triliun.
Meski menghadapi tekanan tersebut, perekonomian Sumatera Barat mulai menunjukkan pemulihan. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,02 persen, sedangkan pada triwulan II mencapai 4,54 persen. Pertumbuhan kumulatif semester I 2026 tercatat sebesar 4,77 persen.
Mahyeldi menegaskan, percepatan ekonomi perlu didukung peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan UMKM, hilirisasi, konektivitas antarwilayah, percepatan investasi, serta belanja pemerintah yang memiliki daya ungkit ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pertumbuhan itu berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Guna mendukung target tersebut, Mahyeldi meminta setiap kabupaten dan kota segera menyusun langkah konkret sesuai potensi dan persoalan daerah masing-masing, mulai dari penetapan lokasi program, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, hingga dukungan lintas pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menekankan pentingnya pembangunan ekosistem usaha sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, besarnya jumlah UMKM perlu diikuti keterhubungan dengan industri berskala besar agar pelaku usaha kecil turut menjadi bagian dari rantai pasok dan menikmati pertumbuhan sektor industri.
Sonny juga menegaskan pentingnya data ekonomi yang akurat, termasuk melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan dan menentukan kebijakan yang tepat.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun langkah konkret untuk memperkuat investasi, meningkatkan produktivitas, mengembangkan hilirisasi, serta mempererat keterhubungan ekonomi antardaerah di Sumatera Barat.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
