Membangun SDM Unggul: Pesisir Selatan Tetapkan Proyeksi IKU Pendidikan Lima Tahun ke Depan

Pesisir Selatan--Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) resmi menetapkan Proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk periode 2025-2030 sebagai peta jalan peningkatan mutu pendidikan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman strategis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan agar pertumbuhan sektor pendidikan berlangsung terukur dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pessel, Salim Muhaimin, menjelaskan bahwa penetapan IKU ini merupakan tonggak penting dalam memastikan pembangunan pendidikan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

"IKU ini bukan sekadar angka, tetapi arah yang menuntun bagaimana pendidikan di Pesisir Selatan harus bergerak lima tahun ke depan," katanya, Jumat (28/11/2025).

Menurut Salim, penyusunan indikator hingga 2030 dilakukan untuk memberikan kepastian arah pembangunan. Ia menjelaskan bahwa dokumen tersebut dirumuskan berdasarkan evaluasi capaian sebelumnya, kebutuhan daerah, serta tuntutan kompetensi masa depan yang semakin kompleks.

Salah satu indikator strategis yang menjadi perhatian adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Pemerintah daerah menargetkan HLS meningkat dari 13,47 tahun pada 2025 menjadi 13,97 tahun pada 2030. Salim menegaskan bahwa peningkatan ini mencerminkan komitmen memperluas kesempatan belajar hingga ke wilayah terpencil.

"Kami ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan. Target HLS ini mendorong kami memperkuat program layanan dasar hingga ke daerah paling jauh sekalipun," ungkapnya.

Selain HLS, indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi fokus penting. Nilai RLS ditargetkan naik dari 8,91 tahun pada 2025 menjadi 9,33 tahun pada 2030. Melalui program pengurangan angka putus sekolah dan peningkatan partisipasi, Dinas Pendidikan optimistis mencapai target tersebut.

Salim menjelaskan bahwa berbagai program afirmasi telah dipersiapkan, mulai dari bantuan pendidikan, perluasan akses sekolah menengah, hingga peningkatan fasilitas. Keberhasilan meningkatkan RLS, menurutnya, akan memperkuat kualitas sumber daya manusia daerah dalam jangka panjang.

Pada aspek tata kelola, pemerintah menargetkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) naik dari 80,50 menjadi 84,50 pada 2030. Salim menyebut peningkatan AKIP menjadi bukti bahwa Dinas Pendidikan terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Ia menegaskan pentingnya tata kelola yang baik.

"Tata kelola yang baik adalah pondasi bagi tercapainya seluruh target pendidikan. Masyarakat harus melihat bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar berdampak," ujarnya.

Indikator lain yang menjadi sorotan adalah Nilai Kematangan Inovasi, yang ditargetkan mencapai angka maksimal 100 pada 2030. Pemerintah daerah mendorong inovasi pembelajaran berbasis digital, modernisasi layanan pendidikan, dan optimalisasi sistem informasi sekolah.

Salim menilai inovasi harus menjadi budaya baru di sekolah. Ia menyebut bahwa era digital menuntut pembelajaran yang adaptif dan kreatif agar siswa mampu bersaing di masa depan.

Dalam peningkatan mutu layanan, Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar ditargetkan naik dari 66,00% pada 2025 menjadi 71,00% pada 2030. Pemerintah daerah memperkuat kompetensi guru, penyediaan sarana pendidikan, serta tata kelola sekolah untuk mendukung pencapaian ini.

Pada aspek kompetensi peserta didik, skor literasi dan numerasi menjadi perhatian khusus. Skor Literasi SD ditargetkan naik dari 56,69% menjadi 69,19%, sementara Literasi SMP meningkat dari 65,93% menjadi 73,43%. Pada bidang numerasi, target kenaikan juga signifikan, baik di jenjang SD maupun SMP.

Pembangunan karakter juga menjadi pilar utama. Nilai Karakter SD ditargetkan mencapai 66,00% pada 2030, dan Karakter SMP ditingkatkan menjadi 62,00%. Salim menegaskan bahwa karakter merupakan pondasi untuk membentuk generasi yang cerdas, santun, dan berintegritas melalui penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Secara keseluruhan, rangkaian IKU 2025-2030 menjadi arah kebijakan yang komprehensif bagi pembangunan pendidikan di Pesisir Selatan.

"Dengan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, Dinas Pendidikan meyakini target ini dapat dicapai dan menjadi fondasi kuat menuju sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, serta berdaya saing tinggi," tutupnya.