P2P 2026 Diluncurkan di Pessel, Bawaslu Ajak Masyarakat Jadi Garda Pengawas Pemilu 2029

PESISIR SELATAN – Semangat baru pengawasan demokrasi mulai digaungkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Melalui peluncuran Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026, Bawaslu mengajak masyarakat untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawal kualitas Pemilu menuju 2029 yang bermartabat.

Kegiatan yang mengusung tema “Hijrah Pengawasan, Menyalakan Semangat Baru untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” itu digelar di ruang Media Center Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (16/6/2026). Program ini menjadi salah satu langkah strategis Bawaslu dalam memperkuat budaya pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

Kepala Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan, Rinaldi, yang bertindak sebagai ketua panitia, mengatakan Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan wadah untuk membangun kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas.

“Melalui P2P, kami ingin membangun semangat bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan Pemilu. Kegiatan ini diikuti sebanyak 24 peserta dengan menghadirkan narasumber dari unsur pimpinan,” ujar Rinaldi.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menegaskan bahwa meskipun saat ini belum memasuki tahapan Pemilu, Bawaslu tetap aktif menjalankan berbagai program pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.

Ia menyebutkan sejumlah program inovatif telah dijalankan Bawaslu Pesisir Selatan, seperti Kelas Pemilu, Radio Bawaslu Mangudara, hingga Podcast Baraja Pemilu. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat juga terus dilakukan melalui berbagai kegiatan penguatan teknis.

“Seluruh program ini merupakan upaya kami untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan dan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan,” kata Afriki.

Peluncuran P2P Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Khadafi. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan apresiasi terhadap konsistensi Bawaslu Pesisir Selatan dalam membangun gerakan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Khadafi menilai, pengawasan pemilu tidak lagi menjadi tanggung jawab penyelenggara semata, melainkan membutuhkan dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Terlebih, kata dia, dinamika geopolitik yang berkembang di tingkat nasional, regional, hingga global memiliki dampak terhadap kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu.

“Situasi geopolitik yang berkembang saat ini memiliki keterkaitan dengan demokrasi dan Pemilu. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas dan integritas pemilu,” ucapnya.

Ia berharap para peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif mampu menjadi agen demokrasi yang menyebarluaskan informasi kepemiluan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.

Tidak hanya itu, Khadafi juga menyinggung proses revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini tengah berlangsung. Menurutnya, forum-forum pendidikan seperti P2P dapat menjadi ruang untuk menghimpun berbagai gagasan dan masukan konstruktif dari masyarakat.

“Masukan terkait isu politik uang, hoaks, dan politisasi SARA sangat penting untuk menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan undang-undang Pemilu ke depan,” tuturnya.

Melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026, Bawaslu berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu semakin meningkat. Dengan partisipasi publik yang kuat, kualitas demokrasi diharapkan dapat terus terjaga sehingga Pemilu 2029 berlangsung lebih jujur, adil, dan bermartabat.