Pessel Pacu UHC Menuju Cakupan Maksimal

Pesisir Selatan — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan jaminan layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Target ambisius pun dipasang, yakni mendorong kepesertaan aktif mendekati angka maksimal hingga 100 persen.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menegaskan hal tersebut usai melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

“Kita tentu berusaha agar UHC Kabupaten Pesisir Selatan mendekati persentase maksimal, kapan perlu mencapai 100 persen. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak,” ujar Hendrajoni.

Menurutnya, optimalisasi UHC menjadi fokus utama pemerintah daerah ke depan karena berkaitan langsung dengan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.

Ia menambahkan, percepatan capaian UHC tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Sinergi dengan pemerintah pusat, termasuk Kemensos dan lembaga terkait, menjadi kunci agar dukungan terhadap daerah dapat berjalan maksimal.

“Audiensi ini menjadi salah satu upaya mempercepat pencapaian UHC. Kita ingin seluruh masyarakat Pesisir Selatan mendapatkan kepastian perlindungan kesehatan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Zainal Arifin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dr. Syahrizal Antony, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ilham Rahmatsyah Putra.

Rombongan Pemkab Pesisir Selatan diterima oleh Staf Ahli Menteri Sosial RI bersama Kepala Pusdatin Kemensos RI. Pertemuan itu membahas langkah strategis, terutama terkait integrasi data penerima bantuan sosial dengan kepesertaan jaminan kesehatan nasional.

Hendrajoni menilai validitas data menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan UHC. Dengan data yang akurat, masyarakat yang berhak menerima bantuan iuran jaminan kesehatan dapat terakomodasi secara tepat.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan, termasuk memastikan status peserta tetap aktif agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan secara optimal.

“Jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi terkendala persoalan administrasi atau kepesertaan yang tidak aktif. Ini yang terus kita benahi,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah hingga pemerintah nagari untuk berperan aktif dalam percepatan UHC, mulai dari pendataan masyarakat, sosialisasi program, hingga pengawasan di lapangan.

Pemkab Pesisir Selatan, lanjutnya, akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan pelayanan dasar masyarakat. Sektor kesehatan disebut sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah.

Dengan koordinasi yang intensif bersama pemerintah pusat, Pemkab Pesisir Selatan optimistis capaian UHC akan terus meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas.