Pesisir Selatan, - Berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan menjadi perhatian dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Darmansyah, S.IP, yang dilaksanakan di Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan, Jumat (23/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Darmansyah menyerap aspirasi dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan yang hadir. Sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi pertanian, peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Tapan, dukungan sarana pendidikan, penguatan ekonomi kelompok tani, hingga kebutuhan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Reses tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan unsur lintas sektor untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan di wilayah Basa Ampek Balai Tapan. Aspirasi yang dihimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan program pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.
Camat Basa Ampek Balai Tapan, Erna Juita, SKM, MM, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses Ketua DPRD Pesisir Selatan di wilayahnya.
Ia menilai, kehadiran wakil rakyat secara langsung di tengah masyarakat merupakan kesempatan penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat kecamatan dan nagari.
Menurut Erna, pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, komunikasi antara pemerintah kecamatan, pemerintahan nagari, unsur lintas sektor, dan lembaga legislatif perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran daerah.
"Kami dari Pemerintah Kecamatan sangat mendukung kegiatan reses ini. Ini adalah jembatan komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat. Semua persoalan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga pemerintahan nagari bisa disampaikan langsung kepada Ketua DPRD," ujar Erna Juita.
Ia berharap, melalui forum tersebut, berbagai masukan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan pembangunan dan pembahasan program pemerintah daerah.
Erna juga memandang penting keterlibatan seluruh unsur lintas sektor dalam menyampaikan aspirasi. Sebab, kebutuhan pembangunan di tingkat kecamatan memiliki cakupan yang beragam dan saling berkaitan, mulai dari akses transportasi, pelayanan dasar, kegiatan ekonomi masyarakat, hingga dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Dengan adanya komunikasi langsung seperti itu, persoalan yang dihadapi masing-masing sektor diharapkan dapat dipahami secara lebih menyeluruh. Pemerintah kecamatan pun dapat memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Basa Ampek Balai Tapan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Darmansyah, S.IP, menjelaskan bahwa pelaksanaan reses merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna mendengarkan aspirasi, masukan, dan kebutuhan masyarakat.
Menurut Darmansyah, kegiatan reses memiliki arti penting karena anggota DPRD dapat memperoleh gambaran langsung mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Informasi tersebut menjadi salah satu bahan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.
"Reses ini kewajiban kami sebagai anggota DPRD untuk turun langsung mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Dapil V, khususnya di Basa Ampek Balai Tapan. Semua masukan yang disampaikan hari ini akan kami tampung dan kami bawa ke sidang DPRD," ungkap Darmansyah.
Ia menjelaskan, aspirasi masyarakat perlu dihimpun secara langsung agar kebutuhan yang disampaikan benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
Melalui dialog bersama unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, kelompok tani, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, DPRD dapat memperoleh masukan yang lebih beragam mengenai prioritas pembangunan di daerah pemilihan.
Darmansyah juga menegaskan bahwa aspirasi yang masuk akan menjadi bahan untuk diperjuangkan dalam pembahasan di DPRD, termasuk berkaitan dengan program pembangunan dan penganggaran daerah. Namun, tindak lanjut setiap usulan tetap harus melalui proses pembahasan dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah, skala prioritas, serta kemampuan keuangan daerah.
Dalam forum tersebut, persoalan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan peserta. Perbaikan jalan dinilai penting untuk menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memudahkan akses warga menuju pusat pelayanan publik.
Selain jalan, kebutuhan perbaikan dan peningkatan irigasi pertanian juga menjadi perhatian. Infrastruktur pengairan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pertanian, terutama bagi kelompok tani yang menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut. Dukungan terhadap sarana dan prasarana pertanian diharapkan dapat membantu masyarakat menjalankan kegiatan usaha tani secara lebih baik.
Di sektor kesehatan, peserta menyampaikan perlunya peningkatan pelayanan di RSUD Tapan. Kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan perhatian berkelanjutan, baik dari sisi pelayanan maupun dukungan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan fasilitas kesehatan.
Sementara itu, bidang pendidikan juga masuk dalam daftar aspirasi yang disampaikan. Dukungan terhadap sarana pendidikan dipandang penting untuk menunjang proses belajar mengajar dan memenuhi kebutuhan sekolah di wilayah tersebut.
Dari sektor ekonomi masyarakat, penguatan kelompok tani turut menjadi perhatian. Dukungan yang sesuai dengan kebutuhan petani diharapkan dapat membantu meningkatkan kegiatan produksi dan memperkuat perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.
Selain berbagai kebutuhan tersebut, dukungan anggaran untuk pemerintahan nagari juga menjadi bagian dari aspirasi peserta. Pemerintahan nagari merupakan unsur yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Karena itu, kebutuhan anggaran dan dukungan program menjadi hal yang penting untuk dibahas sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
Kegiatan reses tersebut dihadiri berbagai unsur lintas sektor se-Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Selain Camat Erna Juita dan Ketua DPRD Darmansyah, turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Basa Ampek Balai Tapan, Direktur RSUD Tapan, para kepala UPT dinas dan instansi, kepala sekolah, para wali nagari, Ketua TP-PKK kecamatan dan nagari, Ketua Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), ketua kelompok tani, calon wali nagari terpilih, pendamping desa, serta tokoh masyarakat.
Kehadiran berbagai unsur tersebut memberikan kesempatan bagi masing-masing sektor untuk menyampaikan kebutuhan dan masukan berdasarkan kondisi yang dihadapi di lapangan. Dialog yang berlangsung juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintahan nagari, lembaga legislatif, dan unsur masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah.
Suasana kegiatan berlangsung akrab dan interaktif. Peserta mengikuti jalannya reses serta memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Basa Ampek Balai Tapan.
Bagi masyarakat, forum reses menjadi salah satu saluran untuk menyampaikan kebutuhan kepada wakil rakyat. Sementara bagi DPRD, masukan yang dihimpun dapat menjadi bahan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, terutama dalam pembahasan kebijakan serta penganggaran pembangunan daerah.
Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama. Melalui reses tersebut, berbagai aspirasi yang telah disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD, sehingga program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dapat terus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan wilayah Dapil V.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
