Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor yang berdampak terhadap infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Senin (19/10/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Dody memastikan kerusakan pada ruas Jalan Tapan–Batas Jambi menjadi perhatian Kementerian PU, terutama pada sejumlah titik yang mengalami amblas, tergerus aliran air, serta tertutup material longsoran. Untuk penanganan permanen, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp17,5 miliar.
Kerusakan jalan tersebut terjadi akibat longsor pada lereng atas dan lereng bawah yang berdampak terhadap kondisi badan jalan serta keselamatan pengguna jalan. Identifikasi kerusakan telah dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU.
Berdasarkan hasil identifikasi, badan jalan mengalami amblas sepanjang sekitar 150 meter di Kilometer (KM) 219+100. Kerusakan serupa juga ditemukan di KM 219+500, sedangkan bahu jalan di KM 227+500 mengalami penggerusan akibat aliran air.
Selain itu, badan jalan di KM 231+850 juga mengalami amblas dengan tingkat risiko tinggi sehingga membutuhkan penanganan secara cermat untuk mencegah kerusakan semakin parah dan menjaga keselamatan pengguna jalan.
Material longsoran turut menutup sebagian badan jalan nasional di sejumlah titik. Longsor pada lereng atas, antara lain, terjadi di KM 228+000 dengan panjang sekitar 200 meter dan KM 228+450 sepanjang sekitar 150 meter, serta beberapa titik lainnya hingga KM 233+000.
Kondisi tersebut menjadi dasar bagi jajaran teknis Kementerian PU untuk menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan di lapangan.
Untuk penanganan darurat, Kementerian PU menyiapkan kegiatan pembersihan material longsoran dengan dukungan lima unit excavator, dua unit wheel loader, dua unit dump truck, dan satu unit motor grader.
Selain pengerahan alat berat, pemasangan rambu-rambu peringatan dan police line diperlukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan di lokasi terdampak, khususnya pada titik-titik yang mengalami kerusakan dengan risiko tinggi.
Setelah penanganan darurat selesai, langkah selanjutnya adalah penanganan permanen guna memperkuat struktur lereng dan melindungi badan jalan dari potensi kerusakan lanjutan.
Salah satu pekerjaan yang direncanakan adalah pembangunan Retaining Wall Concrete (RWC) di KM 219+200. Pembangunan struktur penahan tersebut ditujukan untuk mendukung stabilitas lereng sehingga badan jalan lebih terlindungi.
Kebutuhan biaya penanganan permanen diperkirakan mencapai Rp17,5 miliar. Pelaksanaannya direncanakan melalui mekanisme pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di samping penanganan jalan, Dody juga menekankan pentingnya upaya pencegahan agar bencana serupa tidak kembali terjadi. Dalam peninjauan di Batang Tapan, ia telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU untuk mengecek kondisi hulu Sungai Batang Tapan.
Pengecekan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya bendungan alam akibat material longsoran yang berpotensi memicu banjir bandang apabila jebol, terlebih curah hujan di wilayah tersebut masih cukup tinggi.
"Saya sudah minta Pak Dirjen SDA untuk mengecek kondisi di hulu seperti apa. Karena curah hujan masih lumayan cukup tinggi, saya khawatir di atas itu masih ada bendungan-bendungan alam," kata Dody.
Ia menjelaskan, meskipun Sungai Batang Tapan bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat, Kementerian PU tetap mendorong langkah antisipasi bersama pemerintah daerah. Setelah kondisi hulu diketahui, penataan sungai akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
"Kita akan pelan-pelan, bersama Pemprov Sumbar, untuk mendesain seperti apa Sungai Batang Tapan. Nanti saya akan diskusi juga dengan Pak Gubernur," ujarnya.
Dody menegaskan, penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur yang rusak, tetapi juga harus disertai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana pada masa mendatang.
"Sebenarnya yang saya lebih tekankan di sini adalah bagaimana agar ke depan, walaupun dengan kondisi curah hujan yang mungkin mirip-mirip seperti ini, jangan sampai kejadian ini terulang lagi," tuturnya.
Ia menambahkan, Kementerian PU berkomitmen melaksanakan penanganan pascabencana sekaligus mendorong upaya pencegahan agar bencana serupa tidak kembali menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
